NGANJUK, PING-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk mematok target Monitoring Centre of Prevention (MCP) sebesar 85 persen atau 10 besar tingkat Jawa Timur. MCP sendiri adalah program dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai tolak ukur atas keseriusan pemerintah daerah dalam upaya memberantas korupsi.
Hingga semester I tahun 2021, capaian MCP Pemkab Nganjuk telah mencapai 25,41 persen. Meski masih jauh dari target, namun Pemkab Nganjuk optimis akan tercapai.
Optimisme itu disampaikan oleh Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Perencanaan Inspektorat Kabupaten Nganjuk, Okky Hayu P. Okky menjelaskan, target MCP Pemkab Nganjuk dapat terwujud apabila masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu delapan area intervensi bekerja secara maksimal. “Sesuai yang ditetapkan oleh KPK, dan bekerja maksimal untuk memenuhi target yang ditentukan,” jelas Okky.
Sebagai informasi, raihan presentase itu diketahui saat Inspektorat Kabupaten Nganjuk mengikuti rapat koordinasi (rakor), serta monitoring dan evaluasi capaian MCP semester I tahun 2021 secara virtual, Jumat (23/07/2021). Rakor digelar oleh KPK. Hadir menjadi narasumber, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama.
Rakor tersebut diikuti oleh Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk, Ir. Fadjar Judiono, M.Si dari ruang kerjanya. Turut mengikuti rakor, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Nganjuk, Cuk Widiyanto. Serta jajaran Inspektorat Kabupaten Nganjuk lainnya. Termasuk Kasubbag Perencanaan Inspektorat Kabupaten Nganjuk, Okky Hayu P.
Usai rakor, Okky menambahkan, Inspektorat Kabupaten Nganjuk merupakan wakil penanggungjawab dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi MCP. Inspektorat juga berkomitmen melaksanakan pendampingan pada masing-masing area.
“Sesuai dengan arahan dari Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III KPK, Inspektorat harus didampingi oleh sekretaris daerah untuk melakukan evaluasi setiap area yang dilakukan setiap bulannya. Agar target capaian dapat lebih tinggi dari tahun sebelumnya,” tegasNya.
Untuk informasi tambahan, rakor tersebut diikuti oleh sembilan daerah di Jawa Timur. Antara lain Kabupaten Madiun; Kabupaten Ngawi; Kabupaten Trenggalek; Kabupaten Ponorogo; Kabupaten Magetan; Kabupaten Nganjuk; Kabupaten Tulungagung; Kabupaten Pacitan dan Kota Madiun.
Sumber foto : Inspektoratkabnganjuk
Baca juga :