Tingkatkan Level Kapabilitas APIP, Inspektorat Ikuti Diklat PPBR

Diklat ini bertujuan untuk membekali peserta dengan kemampuan menyusun perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Inspektorat sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mengemban tanggung jawab yang cukup berat yakni sebagai penjamin mutu (quality assurance), consulting dan early warning system. Presiden Jokowi telah mengamanatkan bahwa APIP untuk mencapai kapabilitas level 3. Untuk mencapai level 3, Internal Audit Capability Model (IA-CM) mensyaratkan agar APIP daerah mampu melakukan pengawasan kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Hal ini dapat dilakukan apabila APIP Daerah memiliki perencanaan pengawasan berbasis risiko pada auditan.

Mulai hari ini, Senin, (22/02/2021) hingga empat hari kedepan, sebanyak 1 (satu) orang pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk (Kasubag Perencanaan), didampingi Sekretaris, seluruh Irbanwil (Inspektur Pembantu Wilayah) dan 1 staf bagian perencanaan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang diselenggarakan Pusdiklat Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ciawi Bogor secara daring.

Kasubag Perencanaan, Okky Hayu. P, sebagai salah satu peserta Diklat PPBR

Diklat ini bertujuan untuk membekali peserta dengan kemampuan menyusun perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Irbanwil I, Drs. Suyanto menjelaskan berdasarkan Pedoman Konsepsi Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko Bagi APIP Daerah, masing-masing OPD bertugas mengidentifikasi risiko, dan menentukan Rencana Tindak Pegendalian (RTP). Setelah itu hasil identifikasi risiko (risk register) menjadi dasar bagi APIP dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko. 

Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, Cuk Widiyanto, SH, MM mengatakan masing-masing OPD harus memiliki identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini penting, mengingat dengan adanya perencanaan yang baik dan identifikasi risiko, perangkat daerah mampu menyusun langkah mitigasi atas risiko yang ada sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.  

Untuk diketahui, sebelumnya, selama 3 hari mulai Selasa (16/02/2021) Inspektorat telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Identifikasi Risiko dan Penilaian Risiko bersama 20 perwakilan OPD dan Kecamatan serta perwakilan Auditor dan P2UPD dari Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk. 

“Diharapkan dengan belajar manajemen risiko kita bisa melakukan antisipasi jangan sampai kita melakukan kegiatan tidak sampai tujuan. Padahal ini uang rakyat. Uang APBD yang harus kita lakukan dengan baik. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan, kita harus identifikasi risikonya, sebab akibatnya, dan antisipasinya” tutupnya. (Nr/Aeh)

0 Komentar