Awasi Anggaran Desa, Inspektorat Lakukan Audit dan Monev

PKPT untuk Pastikan APBDes, ADD dan DD Tahun 2020 sesuai regulasi

NGANJUK, PING-Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tengah melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun anggaran 2021, diantaranya audit desa yang mencakup ketaatan, monitoring dan evaluasi (monev), serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2020.

Tahun ini sebanyak 264 desa menjadi target audit. Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat telah membentuk empat tim, dimana masing-masing tim memeriksa lima kecamatan.

Salah satu tim, telah melaksanakan pemeriksaan di Desa Ketandan dan Jegreg, Kecamatan Lengkong, sejak Senin (01/03) hingga berakhir Jumat (05/03). Di kedua desa itu, audit dilakukan tujuh personil yang dipimpin Inspektur Pembantu II Drs. M. Miftaqul Mujib.

Tim monev dan audit Inspektorat Kabupaten Nganjuk tengah melaksanakan pemeriksaan di Desa Ketandan, Kecamatan Lengkong

Drs. M. Miftaqul Mujib, MM mengatakan tujuan audit dan monev tersebut untuk memastikan tata kelola keuangan desa dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menyampaikan, ada lima poin penilaian saat audit, yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan adalah pertanggungjawaban. "Kelima poin tersebut masing-masing mempunyai sasaran yang harus berjalan dengan baik dalam tata kelola keuangan desa," terang Mujib.

Mujib mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan sekaligus pembinaan. Sebab, pelaksanaan audit ketaatan dan monev tersebut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan ADD dan DD. "Dalam pengelolaannya tertib administrasi, penyaluran penggunaan keuangan, memperkerjakan tenaga dan  sebagainya yang menjadi sarana penunjang demi kelancaran penyaluran DD agar tidak terjadi penyimpangan," tegasnya.

"Dalam pelaksanaan audit ketaatan DD ada dua aspek dokumen yang harus diperiksa. Yakni aspek keuangan dan kepegawaian. Meliputi Perdes Kewenangan Desa, Perdes Pengelolaan Kekayaan Milik Desa, Perdes Gotong Royong, Buku ekpedisi, LPPD, LKPPD, ILPD, SK Tim Penyusun RKP Desa, RPJM Desa, Laporan Semester pertama dan akhir pelaksanaan APBDesa," terangnya.

Sementara untuk monev dokumen yang dievaluasi meliputi, APBDesa dan APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2020, Perdes Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA 2020, SK PPKD, SK TPK, Buku Rekening Kas Desa, Register SPP, Register Pendapatan, Dokumen kegiatan Infrastruktur dan dokumen Penatausahaan dari Siskeudes.

"Audit dan monev pengelolaan keuangan desa tahun 2020 ini juga untuk meninjau, mengawasi dan menangani jika ada bentuk kasus yang berkaitan dengan DD. Serta membina pekerjaan fisik, non-fisik maupun administrasi secara terperinci," tukasnya. (Hs/Ys)

0 Komentar