Disnaker Nganjuk Kenalkan Proses Penetapan UMK Tahun 2024 Kepada Masyarakat

Nilai UMK sudah ditetapkan sejak 30 November 2023 oleh Gubernur Jatim

Nganjuk, PING- Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk bersama RSAL 105,3 FM menggelar talkshow, pada Selasa (14/11/2023) dengan tema penetapan UMK (Upah Minimum Kabupaten) di tahun 2024.

Hadir sebagai narasumber Suwanto selaku Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Nganjuk

Dalam laporannya UMK di Kabupaten Nganjuk di tahun 2023 adalah 2.167.000. dengan nilai tersebut besar harapan bagi pekerja di tahun 2024 kenaikannya bisa signifikan. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan PP no 51 tahun 2023 tentang pengupahan.

Dijelaskan Suwanto bahwa ada beberapa penetapan atas perubahan PP tersebut termasuk didalamnya yaitu penetapan perubahan PP yang diakomodir untuk teman-teman di Ibu Kota Negara, kemudian perbedaan terkait pertumbuhan ekonomi dulu dan sekarang. Jika dulu di kabupaten/kota menggunakan rumus kekuatan, sekarang ini di Kabupaten/Kota menggunakan rumus year on year yaitu dari tahun ke tahun.

UMK di tahun 2024 ini penyesuaiannya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dikalikan dengan UMK di tahun sebelumnya. “Jadi kami disini akan tetap menggunakan alpha yaitu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan dengan nilai alpha kemudian dikalikan dengan UMK ditahun sebelumnya. Nilai alpha adalah variable tertentu yaitu 0,1 0,2 dan 0,3. Dan nilai alpha itulah yang disepakati oleh teman-teman pekerja di Kabupaten Nganjuk,” terang Suwanto.

Sesuai dengan peraturan PP no. 51 tahun 2023 bahwa UMP (Upah Minimun Provinsi) ditetapkan pada tanggal 21 November 2023 sedangkan UMK (Upah Mininmum Kabupaten/Kota) ditetapkan pada tanggal 30 November 2023 oleh Gubernur.

“Namun demikian kami juga masih menunggu surat dari Kementerian karena kita tidak bisa menetapkan pertumbuhan ekonomi, maupun inflasinya karena itu semua dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan kita tinggal menunggu datanya baru kita bisa menghitung dengan rumusnya. Jadi kami belum bisa menentukan berapa UMK Nganjuk tahun 2024 karena harus menunggu datanya dari BPS terlebih dahulu,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama Suwanto mengatakan jika nilai UMK itu tidak bisa turun namun jika nilai UMKnya sama baru bisa. Jika nilai UMK sudah melampaui nilai rata-rata konsumsi masyarakat dan berbanding dengan jumlah anggota keluaraga yang bekerja, nanti UMK akan ditetapkan menggunakan UMK tahunan.

Menambahkan, jika Upah Minimum Kabupaten (UMK) itu adalah batasan minimum tetapi karena sektor usaha beberapa perusahaan diperkenankan untuk membayar upah dibawah ketentuan UMK, mereka adalah pelaku usaha mikro. “Mereka diperkenankan membayar dibawah UMK tetapi tidak boleh kurang dari 25 persen rata-rata garis kemiskinan di Provinsi dan jika Jika ada norma yang tidak sesuai dengan ketentuannya bisa melaporkan ke Disnaker dan akan kami periksa ke perusahaan tersebut,” pungkasnya.

0 Komentar