Nganjuk, PING– Dalam rangka pemetaan dan sinergitas penanganan konflik pemerintahan seluruh daerah di Jawa Timur, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Direktorat Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan PUM menggelar rapat koordinasi (rakor), Selasa (5/11/2023) di Ruang Rapat Anjuk Ladang Pemkab. Nganjuk.
Acara dihadiri Pj. Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna bersama seluruh jajaran Forkopimda Kab. Nganjuk, Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI beserta jajaran, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakesbangpol Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan undangan lainnya.
Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk deteksi dini dan sebagai upaya menjaga stabilitas Pemerintahan seluruh daerah di Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ditjen Politik dan PUM bertugas melaksanakan koordinasi instansi antar kementerian dan lembaga-lembaga, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna menyampaikan rapat rakor tersebut merupakan langkah yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan nasional. Dengan tujuan oleh memperoleh data, informasi dan peristiwa konflik yang sedang terjadi atau ditangani oleh pemerintahan.
“Ini sebagai upaya sinergritas antar instasi dan seluruh stakeholder baik Forkopimda maupun forum kemasyaraktan untuk menyelesaikan konflik pemerintahan. Juga sebagai upaya cegah dini dan menciptakan kondisi yang stabil di pemerintahan daerah. Terlebih saat ini menjelang pesta demokrasi atau pemilu,” tuturnya.
Untuk diketahui, dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.
“Secara isinya, di dalam pasal 25 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah tentang Kesatuan Bangsa. Ada penanganan konflik, organisasi kemasyarakatan, demokrasi dan ideologi karakter kebangsaan. Ini semua kami menyebutnya tampung tantra yakni urusan sisa, dimana bila urusan sudah terbagi dari pusat secara vertikal dan disentralisasikan ke otonomi daerah disebut urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan umum tersebut dilaksanakan oleh Bakesbangbol,” jelas Sri Handoko Taruna, yang saat ini juga merupakan pejabat definitif sebagai Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI tersebut.
“Termasuk di dalam pasal 26, untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum tersebut, Bakesbangpol dibantu oleh Forkopimda dan Forkopimcam,” imbuhnya.
Sementara itu Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI, Andi Baso Indra menyampaikan pada prinsipnya hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, konflik merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindari.
“Pasti terjadi, namun dengan adanya konflik itu justru hubungan batin menjadi terbangun. Jadi di satu sisi konflik itu bersifat destruktif, di sisi lain juga bersifat konstruktif atau membangun. Biasanya dipicu oleh perbedaan politik, kepentingan dan sudut pandang dari berbagai kelompok,” tambahnya.
(AL/RL)