Nganjuk, PING – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap informasi publik kembali menunjukkan hasil positif.
Setelah berhasil melewati tahap administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Nganjuk kini melangkah ke tahap akhir Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
Tahap akhir berupa presentasi dan wawancara tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Kamis (12/11/2026), bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Nganjuk.
Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, hadir secara langsung untuk memaparkan berbagai capaian, inovasi, serta strategi Pemkab Nganjuk dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik dan perangkat daerah.
Dalam paparannya, Mas Handy, sapaan akrab Wakil Bupati Nganjuk, menyampaikan bahwa keberhasilan pengelolaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Nganjuk didukung lima strategi utama.
Pertama, penerapan sistem reward and punishment bagi badan publik dan perangkat daerah sebagai bentuk apresiasi sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi. Kedua, peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana PPID melalui pelatihan serta pendampingan secara berkelanjutan. Ketiga, penguatan koordinasi dan sinergi dengan seluruh PPID pelaksana di lingkungan perangkat daerah.
Keempat, memperluas sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat agar semakin memahami hak untuk memperoleh informasi. Kelima, menyediakan kemudahan akses layanan permohonan informasi publik, baik secara daring melalui website PPID maupun secara langsung (offline).
“Upaya ini juga kami perkuat melalui berbagai regulasi yang menjadi landasan sekaligus mempertegas komitmen Pemkab Nganjuk terhadap keterbukaan informasi publik,†jelas Mas Handy.

Sejumlah regulasi tersebut di antaranya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Kemudian Perbup Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, yang menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu indikator kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, terdapat Perbup Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024–2026 yang turut memuat program prioritas keterbukaan informasi publik.
Tidak hanya melalui penguatan kebijakan, Pemkab Nganjuk juga terus mendorong inovasi berbasis digital untuk memperluas jangkauan layanan informasi kepada masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan dan pengembangan website PPID yang mencakup 52 perangkat daerah, 264 desa, dan 20 kelurahan yang terintegrasi dengan PPID Utama Kabupaten Nganjuk.
Selain itu, Pemkab Nganjuk mengembangkan Sistem Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi (SAQ Online). Aplikasi ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja keterbukaan informasi publik setiap triwulan. Hasil evaluasi tersebut juga menjadi salah satu indikator dalam pemberian TPP bagi ASN.
Inovasi lainnya adalah integrasi website PPID desa dengan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang memungkinkan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diperbarui secara real time. Pemkab Nganjuk juga menghadirkan Website Desa Cinta Statistik (CANTIK) yang menyajikan beragam data strategis desa, mulai dari golongan darah, tingkat pendidikan, pekerjaan, hingga komposisi keluarga.
“Melalui berbagai inovasi ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban, melainkan bagian dari komitmen kami untuk membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,†pungkasnya.
Pemaparan tersebut mendapat apresiasi dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Elis Yusniawati dan Yunus. Keduanya menilai Pemkab Nganjuk telah menunjukkan keseriusan dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi publik, terutama melalui penguatan kebijakan, evaluasi kinerja, dan pemanfaatan teknologi digital.
“Ini sangat bagus. Penjelasan Mas Wabup tadi sangat gamblang dan tegas bahwa keterbukaan informasi menjadi komitmen dan perhatian Pemkab Nganjuk. Ini luar biasa, khususnya karena keterbukaan informasi publik di Nganjuk juga menjadi salah satu indikator penilaian OPD dalam pemberian TPP. Ini sangat bagus,†ungkap Elis.
Senada dengan hal tersebut, Yunus turut memberikan apresiasi atas komitmen Pemkab Nganjuk dalam membina dan mendorong keterbukaan informasi hingga tingkat desa. Menurutnya, salah satu capaian membanggakan Kabupaten Nganjuk adalah keberhasilan mengantarkan tiga PPID desa meraih predikat Informatif pada pelaksanaan Monev tahun 2025.
“Ini luar biasa. Sebagai pembina PPID, Kabupaten Nganjuk berhasil mengantarkan tiga desa sekaligus meraih kategori Informatif pada tahun lalu. Semoga tahun ini Nganjuk kembali berhasil meraih kategori Informatif, demikian pula dengan dua desa yang tahun ini turut mengikuti Monev,†tuturnya.
Pelaksanaan wawancara ini turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk serta Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk.
Keikutsertaan dalam tahap akhir Monev ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkab Nganjuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta inovasi layanan digital hingga tingkat desa dan kelurahan, Pemkab Nganjuk berharap budaya transparansi semakin mengakar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Â
Â