Nganjuk, PING- Menjelang Pemilu 2024 yang akan digelar bulan Februari mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk menggelar kegiatan Sosialisasi Ketentuan Kampanye, Rabu (27/12/2023) bertempat di Hotel Front One Kabupaten Nganjuk dan dihadiri oleh seluruh perwakilan media masa se Kabupaten Nganjuk.
Acara dibuka oleh Komisioner KPU Nganjuk, Moh Aris Jatmiko sekaligus memberikan materi terkait sosialisasi ketentuan kampanye. Dalam sambutannya Aris menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023, yang mengatur berbagai aspek kampanye, termasuk jenis kampanye, peserta pemilu, metode kampanye, dan materi kampanye.
Dijelaskan Aris, beberapa prinsip dalam Kampanye yaitu harus jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.
Baca Juga : Kawal Pemilu 2024, Bawaslu Nganjuk Buka Rekrutmen 3.266 Pengawas TPS
Metode kampanye mencakup pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, media sosial, iklan media cetak, elektronik, dan media dalam jaringan.
Perlu dicatat bahwa terdapat ketentuan penting terkait pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD. “Pendaftaran harus dilakukan paling lambat tiga hari sebelum masa kampanye dimulai. Dokumen pendaftaran harus ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, serta disampaikan salinannya kepada Polri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Aris menyebutkan dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi dan program pasangan calon melalui laman KPU atau Lembaga Penyiaran Publik.
Terkait dengan metode kampanye penyebaran bahan kampanye kepada umum juga diatur dengan ketat, melibatkan berbagai jenis materi, diantaranya: selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan atribut kampanye lainnya. Ukuran dan desain materi kampanye. Hal ini sudah diatur dalam PKPU Pasal 33 Tahun 2023.
“Sedangkan ketentuan terkait kampanye di media sosial mencakup batasan jumlah akun, jenis materi yang dapat diposting, dan persyaratan pendaftaran akun resmi,” tuturnya.
Baca Juga : Pemkab Nganjuk Siap Dukung dan Sukseskan Pemilu 2024
Sementara pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), peraturan menetapkan bahwa APK meliputi reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul. Desain dan materi pada APK harus diserahkan paling lambat 5 hari sebelum masa kampanye dimulai.
“Untuk pembersihannya, APK wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan. Jika Peserta Pemilu tidak membersihkan APK sesuai dengan PKPU akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Ketentuan terkait kampanye di media sosial mencakup batasan jumlah akun, jenis materi yang dapat diposting, dan persyaratan pendaftaran akun resmi.
Baca Juga : Jelang Pemungutan Suara, KPU Nganjuk Beri Bimtek Pada 1.136 Anggota PPS
Akun media sosial yang diperbolehkan unuk kampanye paling banyak 20 akun untuk setiap jenis aplikasi. Desain dan materi pada kampanye di media sosial dapat berupa tulisan, suara, gambar atau gabungan ketiganya. Peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota harus mendaftarkan akun resmi media sosial kepada KPU Tingkat Kabupaten/Kota yang dilakukan paling lambat tiga hari sebelum masa kampanye pemilu.
Selanjutnya, metode kampanye dapat mengambil bentuk iklan yang disampaikan melalui media cetak, media elektronik, dan jaringan. Iklan tersebut dapat berupa teks, suara, gambar, atau kombinasi dari ketiganya. Peraturan ini juga mengatur batas maksimum pemasangan iklan.
Media kampanye rapat umum diatur dengan ketentuan tempat pelaksanaannya yang dapat dilakukan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya, dengan memperhatikan daya tampung tempat tersebut.
Jadwal Kampanye Pemilu rapat umum ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota setelah mendengarkan masukan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.
Baca Juga : Momen Kunjungan Ketua DPD RI, La Nyalla Tekankan Desa Harus Menjadi Kekuatan Ekonomi
Di kesempatan yang sama, Ketua PWI Nganjuk, Andik Sukaca mewakili rekan-rekan media mengatakan dengan diadakannya sosialisasi tersebut diharapkan bisa memberikan informasi terkait sejumlah pedoman dan larangan yang harus diikuti oleh seluruh pelaksana, peserta, dan tim kampanye dalam hal ini keterlibatan peran media dalam sosialisasi kampanye pemilu 2024.