JAKARTA, PING- Kementerian Dalam Negeri RI dan Badan Pusat Statistik menggelar kegiatan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (9/1/2023) bertempat di Sasana Bhakti Praja Kementrian Dalam Negeri RI.
Berkesempatan membuka acara, Menteri Dalam Negeri Mohammad Tito Karnavian. Dalam sambutannya Tito menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi permasalahan-permasalahan global di Negara Indonesia terjadi akibat tingginya faktor ekonomi dan inflasi.
"Angka inflasi nasional sangat ditentukan dari kerja pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah. Sehingga peran pemerintah daerah sangatlah penting," tutur Tito.
Dijelaskan hal Ini terbukti dari bulan September inflasi kita mencapai 5,9 persen kemudian di bulan Oktober turun menjadi 5,7 persen dan BI memperkirakan di bulan November akan mendapatkan penurunan sedikit sampai 5,42 persen namun diakhir tahun dari BPS merilis angka kenaikan sedikit mencapai 5,51 persen.
"Tidak perlu khawatir karena ini efek nataru. Yang berarti selama ini kerja kita tidak sia-sia," tambah Tito.
Adapun langkah-langkah Badan Pangan Nasional (BPN) dalam penguatan cadangan pangan nasional yaitu dengan mengoptimalkan kinerja Bulog untuk menyerap gabah/beras petani serta penerbitan regulasi pendukung penguatan cadangan pangan pemerintah.
"Sehingga dengan ditetapkannya regulasi berupa Perpres 125/2022, dan Perbadan 15/2022 BUMN Pangan bersama BPN, penguatan cadangan pangan pemerintah setidaknya menjadi lebih stabil," terang Guti Ketut dari BPN.
Gusti berharap di tahun 2023 kita bisa meningkatkan anggaran dan bisa memperkuat jumlah kasturit diberbagai wilayah agar inflasi berjalan sesuai rencana.