Nganjuk, PING- Sesuai peraturan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Pasal 15, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pemkab Nganjuk melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar kegiatan Konsultasi publik penyusunan KLHS RPJPD tahun 2025-2045 pada Rabu (8/3/2023) bertempat di Ruang Rapat PUPR Kabupaten Nganjuk.
Hadir mewakili Kepala Dinas LH, Kepala Bidang Perencanaan Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Agus Hariyadi, Seluruh Kepala OPD se Kabupaten Nganjuk, Tim Konsultasi dari Universitas Brawijaya Malang. Serta tamu undangan baik yang hadir secara langsung maupun secara meeting zoom.
Dalam sambutannya, Agus Hariyadi mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir dalam kegiatan. Pihaknya berharap kepada seluruh peserta yang hadir agar dapat memberikan masukan, saran, ide dan gagasan sehingga apa yang dihadapi Kabupaten Nganjuk bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah.
Baca juga: Sambut HPSN 2023, Pemerintah Kecamatan Ngluyu Gelar Kerja Bakti di Watugandul
Perlu diketahui, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif guna memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana dan program (KRP).
Termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, dalam hal ini dokumen RPJPD dan RPJMD.
“KLHS menjadi salah satu upaya untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana yang menimbulkan dampak atau resiko negatif terhadap lingkungan,” tutur Agus.
Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik, dengan strategi, dan komunikasi yang baik antar OPD agar mendapatkan hasil yang maksimal untuk Kabupaten Nganjuk.
Baca juga: Maknai HPSN 2023, Kang Marhaen Ajak Masyarakat Untuk Menjaga Kebersihan
Lebih lanjut, narasumber dari Universitas Brawijaya Malang Alif Rahman mengungkapkan salah satu hal terpenting dalam penyusunan KLHS ini adalah dengan membentuk sebuah Kelompok Kerja (Pokja).
"Pokja ini harus terdiri dari semua OPD se Kabupaten Nganjuk. Baik yang menjadi ketua dari Kepala OPD maupun lainnya. Yang terpenting harus sesuai kesepakatan bersama," lanjut Alif.
Selain itu penyusunan KLHS ini bersifat inklusif, partisipatif, dan transparan serta melibatkan berbagai pihak diantaranya Kementerian atau lembaga, swasta dan perusahaan, peneliti serta lembaga swadaya masyarakat lainnya.
Baca juga: DLH Kabupaten Nganjuk Sosialisasikan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
"Melalui kegiatan penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2045 ini diharapkan bisa mewujudkan suatu pembangunan lingkungan yang berkelanjutan," tutup Alif. (Cy/Cs)