Nganjuk, PING- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nganjuk menggelar rakor penangan pelanggaran deklarasi damai bersama forkompimda dan menyelenggarakan sosialisasi tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN, TNI, POLRI pada Tahapan Kampanye di Front One Hotel, Senin (18/12/2023).
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Forkopimda Nganjuk, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), perwakilan Partai Politik, Panwascam, Panwas Desa/Kelurahan (PKD) dan peserta pemilu 2024.
Dalam sambutanya Pj. Bupati diwakili oleh Imam Ashari selaku Kepala Badan Kesbangpol menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran yang ikut serta menyukseskan pemilu maupun pilkada 2024.
"Lebih lanjut, ada satu hal penting yang kami sampaikan bawasanya pemerintah Kabupaten Nganjuk mendukung sekali atas pelaksanaan pemilu tahun 2024. Pemda sudah mempersiapkan anggaran yang sudah dihibahkan kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten Nganjuk, pembagian hibah antara lain Bawaslu 16,1 M, KPU 48,7 M, Polres 3 M, dan Kodim 2,1 M. Pemda juga mendukung pelaksanaan pemilu di Kabupten Nganjuk sesuai azas pemilu Luber Jurdil. Terkait dengan netralitas ASN, kami mewakili Pemda menjamin semua ASN di Pemda Nganjuk selalu menjaga profesionalitas dalam pemilu 2024," imbuhnya.
Imam Ashari juga mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama menjaga netralitas ASN. “Saya jamin ASN netral, kalau tidak netral diproses saja, kalau ada temuan segera berikan laporan kepada saya, maka saya akan sampaikan kepada Pak Sekda, Kepala BKPSDM untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Yudha Hernanto menjelaskan bahwa Bawaslu, panwascam, dan PKD selalu turun ke lapangan melakukan pengawasan pada kegiatan apapun di dalam tahapan pemilu.
"Elemen Bawaslu selalu turun tidak harus kegiatan kampanye, melainkan dalam hal pengawasan yang ada di lapangan yang dilaksanakan DPRD maupun para caleg. Investigasi penelusuran terdapat hal pelanggaran pemilu di dalam tahapan kampanye. Yaitu ketika form A atau form pengawasan terdapat uraian-uraian pengawasan tentang siapapun yang harus diawasi KPU dan Bawaslu,” ujar Yudha.
“Pengawasan kami tidak hanya terhadap peserta pemilu Bawaslu, juga melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan POLRI yang sampai detik ini kami sangat percaya terhadap profesionalitas dan netralitas ASN, TNI, POLRI,” tambahnya.
Untuk diketahui, pengawasan pemilu partisipatif dapat dilakukan melalui pentahelix approach (pendekatan lima unsur). Konsep pentahelix adalah sebuah model kerjasama antara lima elemen masyarakat, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dan harmoni dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.