NGANJUK, PING-Guna mewujudkan pengawasan perizinan yang terintegrasi di bidang industri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) membangun sistem berbasis online, yaitu Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Di dalamnya meliputi pengelolaan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Usaha Perluasan Kasawan Industri (IPKI) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Sedangkan di Kota Bayu, pelaksananya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Nganjuk. Untuk menindaklanjuti SIINAS itu, Disperindag Kabupaten Nganjuk melakukan rapat koordinasi (rakor) dan sinkronisasi bersama pelaku industri di Kota Bayu, pada Rabu (24/03/2021). Adapun pelaksanaannya dengan menggandeng Komisi 2 DPRD Kabupaten Nganjuk, selaku mitra kerja.
Dalam sambutannya Kepala Disperindag Kabupaten Ngajuk, Dra. RR. Heni Rochtanti, MM menjelaskan dalam pengembangan industri yang baik dan efektif diperlukan dukungan data yang valid dan terbaru. Melalui SIINas, Kemendag meminta setiap industri memperbarui datanya. Dengan tujuan untuk memudahkan dan mempercepat penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan informasi industri yang akurat dan relevan. “Sehingga laporan produksi dari perusahaan dapat diterima secara real time,” tegasnya dalam acara di aula Disperindag Kabupaten Nganjuk itu.
Heni menambahkan dengan terintegrasi secara online, maka SIINas memudahkan pemerintah dalam melakukan monitoring terhadap perkembangan industri yang ada. Termasuk memudahkan pemerintah sebagai dasar pembangunan industri nasional melalui penyediaan data dan informasi industri. “Seperti halnya untuk perencanaan, penyusunan kebijakan dan advokasi industri,” kata wanita berjilbab ini.
(Bertempat di Aula Ruang Rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Nganjuk Pelaku Industri Nganjuk Ikuti Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi, Rabu (24/03/2021).
Sementara itu, Arya Pramudhita Pratidina Susetyo selaku perwakilan Disperindag Jatim menyampaikan, SIINas bersifat wajib bagi seluruh pelaku industri. Akun SIINas sendiri dikelompokkan menjadi empat tipe. Yakni A, B, C dan D. “Akun SIINas tipe A diperuntukan bagi yang melakukan Kegiatan industri. Tipe B bagi kegiatan yang melakukan usaha kawasan industri. Tipe C bagi yang melakukan usaha selain kegiatan usaha industri dan selain kegiatan usaha kawasan industri, selanjutnya untuk penyampaian Informasi Industri. Dan tipe D bagi kepala daerah selaku pengelola kawasan industri sebagai pelaporan pekembangan industri daerah kepada menteri,” jelasnya.
“Registrasi akun SIINas di https://siinas.kemenparin.go.id , dengan mengisi data perusahaan, lokasi perusahaan, NPWP, Nomor Induk Berusaha (NIB), No. IUI/IUKI. Selanjutnya user dan password akun SIINas akan di kirim melalauli email perusahaan yang terdaftar di Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi melauli pelayanan perizinan,” sambung Arya.
"Untuk data yang harus dilaporkan melalui SIINas, antara lain investasi, bahan baku, mesin, kapasitas, energi, produksi, konsumsi listrik, serapan tenaga kerja, dan exspor atau impor. Sedangankan data yang dilaporkan oleh pengelola kawasan industri adalah investasi, lahan, tingkat okupansi, tenant, sarana prasarana, dan serapan tenaga kerja," lanjut Arya.
R. Bambang Agus H. W. selaku Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Nganjuk mengaku menyambut baik rakor dan sinkrosinasi tersebut. Hadir bersama anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya, yakni Drs. H. Gondo Hariyono, Bambang mengatakan bahwa rakor dan sinkronisasi merupakan sarana menambah wawasan dan upaya menjalin kerjasama yang baik antara eksekutif, legislatif dan pelaku industri. “Sinergi yang baik, sehingga keberadaan pelaku-pelaku usaha benar-benar bisa diajak kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk” tutup politisi Partai Gerindra itu. (Zak/And)