Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu daerah yang masih bergantung pada Dana Transfer dari Pemerintah untuk membiayai pembangunan. Menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Beragam upaya telah dan akan terus dilakukan, termasuk PAD dari retribusi uji kir kendaraan yang dikelola Dinas Perhubungan.
Dishub mentargetkan pendapatan uji kir angkutan penumpang atau barang mulai truk, pick up dan kendaraan jenis lainnya pada tahun 2021 dapat mencapai nilai Rp. 1,1 miliar. Target ini berdasarkan tren meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang melakukan uji kir setiap harinya.
Sekretaris Dishub, Drs. Sujito, M.M menuturkan saat ini jumlah kendaraan angkutan yang melakukan uji kir meningkat dua kali lipat jika dibandingkan tahun lalu. Jika pada tahun 2020 setiap hari kerja menjaring sekitar 40 kendaraan angkutan yang melakukan uji kir, tahun ini setiap hari kerja meningkat sekitar 80 kendaraan.
“Untuk periode Januari hingga hampir pertengahan Maret 2021 ini, retribusi kir telah mencapai Rp. 231,2 juta. Dengan rincian Januari Rp.105,6 juta, Februari Rp. 90,4 juta dan pertengahan Maret ini kurang lebih sekitar Rp. 35,2 juta,” tuturnya.
Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan itu berharap pandemi COVID-19 ini segera terkendali supaya sektor transportasi dapat segera pulih karena mempengaruhi jumlah capaian retribusi kir.
“Selama pandemi ini, hanya retribusi kir dari bus pariwisata dan angkutan kota yang jumlahnya masih minim. Kami optimis jika sektor transportasi pulih, retribusi uji kir tahun ini dapat mencapai target,” tambahnya.
Perlu untuk diketahui, uji kir bertujuan menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang. Uji kir diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB).
Pada pasal 53 ayat (1) UU LLAJ, disebutkan uji berkala wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum, bus, barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Kemudian pada ayat (2), pengujian berkala tersebut meliputi kegiatan, pemeriksaan dan pengujian fisik, serta pengesahan hasil uji.
(Antrian kendaraan angkutan penumpang atau barang di Balai Uji Kir Dishub Kab. Nganjuk)
Poin Pengujian Syarat Laik Jalan
Aturan uji kir ini selanjutnya diperjelas lagi pada pasal 54 dan 55 UU LLAJ. Pada pasal 54 ayat (3) dijelaskan bahwa pengujian terhadap persyaratan laik jalan sekurang-kurangnya meliputi delapan poin, antara lain:
1. Emisi gas buang kendaraan bermotor;
2. Tingkat kebisingan;
3. Kemampuan rem utama;
4. Kemampuan rem parkir;
5. Kincup roda depan;
6. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
7. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
8. Kedalaman alur ban.
(Petugas mengarahkan kendaraan angkutan barang untuk memasuki ruang uji kir)
Waktu dan Sanksi Uji Kir
Terkait dengan waktu pelaksanaan uji kir, dijelaskan pada pasal 5 ayat (3) Permenhub PBKB. Uji berkala perdana dilakukan paling lama satu tahun, setelah terbit surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang pertama kali. Kemudian pada ayat (3) dijelaskan perpanjangan uji berkala selanjutnya dilakukan 6 bulan setelah uji berkala pertama dan dilakukan terus menerus setiap enam bulan sekali.
Sebagai pelengkap aturan, pemerintah tentu memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang melanggar ketentuan uji berkala tersebut. Seperti pada UU LLAJ pasal 76 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal uji berkala dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin.
(Petugas melakukan pengujian kir kendaraan angkutan penumpang)
Selain itu, sanksi juga diberikan bagi petugas yang secara sengaja tidak melakukan pengujian kendaraan saat uji berkala, dengan benar dan sesuai aturan perundang-undangan. Sesuai pasal 27 ayat (1) Permenhub PBKB sanksinya yaitu dicabutnya sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.
Baca juga: