Beri Pemahaman Serta Edukasi Tentang Hukum, Kajari Tanda Tangani MOU dengan LPP RRI Madiun

Gelar siaran radio secara Live, Program JAKSA MENYAPA dikemas dalam "SAE PUN JANGKEP"

Nganjuk, PING- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Madiun, Suroso, di ruang Kerja Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, Jumat (3/2/2023). Penandatanganan nota kesepahaman tersebut d.

Kejari Nganjuk Gelar Sidang Perkara Tindak Pidana Cukai bagi Terdakwa Pembawa Rokok Tanpa Pita Cukai

Pidana penjara 1 tahun 4 bulan serta denda 300juta rupiah

Nganjuk, PING- Kejaksaan Negeri Nganjuk menggelar sidang perkara Tindak Pidana Cukai atas nama terdakwa YA Bin HP (alm) (32th), Rabu(1/2/2023) sekira pukul 14.00 WIB di Pengadilan Negeri Nganjuk. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Jamuji, SH, MH itu dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sri Hani Susilo, S,H. Sedangkan terdakwa mengikuti p.

Berantas Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi, Kejari Nganjuk Terima Pelimpahan 4 Tersangka & Barang Bukt

Barang Bukti Puluhan Ton dan Kerugian Ratusan Juta

NGANJUK, PING- Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk menerima pelimpahan empat tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) dari Penyidik Polres Nganjuk, bertempat di Ruang Tahap II Kejaksaan Negeri Nganjuk. Kamis (19/01/2023). Dalam berkas pelimpahan perkara tindak pidana memperjual belikan pupuk bersubsidi yang diterima Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari N.

Jaksa Masuk Pesantren, Kejari Nganjuk Berikan Penyuluhan Hukum Kepada Santri

873 santri Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono ikuti Penyuluhan Hukum

NGANJUK, PING- Kejaksaan Negeri Nganjuk kembali gelar penyuluhan hukum dengan audiensi para santri melalui program Jaksa Masuk Pesantren (JMP), yang dikemas dalam program JAMAAH SAE (Jaksa Muncal Bab Hukum Dateng Santri Millenial) di Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono. Rabu, 18 Januari 2023 Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 09.00.

Kemendes PDTT Telah Siapkan Usulan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 9 Tahun

Usulan berdasarkan hasil beberapa Kajian Akademik

Jakarta, PING - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah mempersiapkan kajian akademik penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi sembilan tahun dalam satu periode. Sehingga bila sewaktu-waktu usulan tersebut direspon positif oleh DPR RI dan ada perintah dari Presiden Joko Widodo unt.