judul

Tempatkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan Secara Proporsional dari Berbagai Aspek

NGANJUK, PING-Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 memasuki tahap penyusunan. Salah satu tahap yang harus dilakukan Pemkab Nganjuk dalam proses penyusunan itu adalah uji publik Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang berlangsung Senin (05/04/2021). Acara di Ruang Rapat Ca.

judul

Dalam Rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

NGANJUK, PING-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kabupaten dalam rangka penyusunan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tahun 2022, pada Rabu (24/03/2021). Kegiatan yang berlangsung di ruang Planning Center Badan Perencanaan dan Pembangunan Daera.

judul

Imbau BBWS Brantas Jatim Laksanakan Rapat Tertnggi dengan Kementerian ATR/BPN untuk Appraisal Ulang

NGANJUK, PING-Pemkab Nganjuk terus berusaha mencari titik terang atas polemik permasalahan ganti rugi lahan terdampak proyek pembangunan Bendungan Semantok. Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan warga terdampak pembangunan pada Jum’at (19/03/2021) lalu, Pemkab Nganjuk bergerak cepat langsung berkoordinasi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasio.

judul

Siapkan Lahan Relokasi dan Akan Apresial Ulang Tanah Pengganti

NGANJUK, PING-Pemkab Nganjuk berusaha menyelesaikan permasalahan ganti rugi lahan warga terdampak proyek nasional Bendungan Semantok. Penyelesaian itu dengan relokasi warga ke lahan baru. Serta akan melakukan apresial ulang, agar tanah pengganti relokasi tidak menyalahi aturan. Jumat (19/03/2021) lalu, Pemkab Nganjuk menggelar pertemuan dengan war.

judul

NGANJUK, PING-Segala macam program pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, seluruhnya bermula dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditingkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Butuh waktu dan tahapan yang panjang untuk menyusun. Salah satunya, berupa Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang diprakarsai.