Wujudkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa, Pemdes Sidokare Pasang Banner Laporan ILPPD

Untuk Meningkatkan Kepercayaan Desa Sidokare Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Masyarakat Desa Sidokare Kecamatan Rejoso kini dapat mengakses atau membaca informasi tentang anggaran Desa Sidokare Kecamatan Rejoso secara mudah dan transparan lewat baliho Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (ILPPD) Tahun Anggaran 2020. Papan informasi berukuran 2x3 meter itu terpampang dengan jelas di halaman Kantor Desa Sidokare sejak awal Februari 2021.

Laporan tersebut sebagai wahana dan pertanggungjawaban dari realita kerja selama mengemban tugas sebagai Kepala Desa Sidokare kepada masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Transparansi dana desa juga merupakan amanat yang dituangkan dalam undang-undang desa. Selain pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat, warga desa juga berhak untuk mengetahui pengelolaan dana desa. Pemerintah Desa Sidokare telah memasang papan informasi laporan dana desa guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

“Semoga masyarakat bisa melihat anggaran yang ada di grafik ini dalam desa, agar tidak saling menuding antara masyarakat dengan pemerintah desa, dari anggaran yang ada semua berpihak kepada masyarakat Desa Sidokare,” terang Imam Masyhuri selaku Kades.

 

Tindakan itu mendapat sambutan positif dari warga Sidokare, yang ikut membantu pemasangan papan informasi. Menurut salah satu warga papan informasi tersebut membantu masyarakat memahami arah pembangunan desa. Sehingga tidak ada saling mencurigai maupun tuduhan negatif sehubungan pengelolaan anggaran.

“Ini sangat bagus dan jelas, jadi masyarakat bisa melihat anggaran melalui papan informasi ini, juga pengalokasian anggaran di mana saja,” ungkap Sunarli salah satu warga yang ikut serta kerja bakti mendirikan papan informasi tersebut.

Pemasangan banner ILPPD ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Sidokare untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Keuangan serta Peraturan Daerah mengenai akses transparansi kegiatan APBDes yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat Desa melalui berita ataupun media spanduk, banner ataupun website.

”Papan Informasi yang berisi angka-angka ini, selain dapat mengontrol transparansi anggaran, juga dinilai dapat mempengaruhi semangat dan kepercayaan warga desa, sehingga warga akan lebih aktif untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa,” jelas  Supriono selaku Kaur Perencanaan.

Menurutnya, transparansi anggaran desa tersebut merupakan pertanggung-jawaban pihak pemerintah desa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang realisasi penggunaan anggaran. “Hal ini merupakan pertanggungjawaban kami selaku Pemerintah Desa Sidokare untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul,” tegasnya.

Supriono menambahkan, informasi tentang transparansi anggaran desa dan kegiatan desa tersebut juga telah dipublikasikan melalui Website Desa SidokareAda beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pencairan dana desa, antara lain sudah selesai melaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan tahun sebelumnya, tersusunnya ILPPD, LPPD, LKPJ dan Pertanggungjawaban APBDes.

 

Sumber : Pemdes Sidokare

0 Komentar