Wapres: Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik Harus Diikuti Perubahan Pola Pikir

233 desa di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Indonesia sebagai desa digital

Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Namun digitalisasi pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan pola pikir atau mindset.

“Tidak hanya sekedar mengubah layanan menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi digital, akan tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku,” tegas Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (17/12/2020).

Lebih jauh Wapres menuturkan bahwa digital governance merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik.

“Transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan,” tuturnya.

Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp30,5 triliun untuk mempercepat transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan.

“Salah satunya adalah untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia,” papar Wapres.

Lebih jauh, Wapres pun mengingatkan pentingnya dukungan sumber daya manusia birokrasi di era digital saat ini. “Dukungan SDM dan teknologi informasi harus dimajukan secara bersamaan dan terintegrasi guna menjawab tuntutan dan kebutuhan akan pelayanan publik dan birokrasi yang dinamis, lincah, efektif, dan efisien,” pesannya.

Sumber: diolah dari Sekretariat Kabinet RI

Baca juga:

Wabup Pimpin Persiapan Program Desa Digital 2021

0 Komentar