judul

Verifikator kementerian apresiasi kelengkapan bukti pendukung capaian PUG yang dipaparkan tim Pemkab Nganjuk

SURABAYA, PING-Pembangunan di Nganjuk yang dipimpin Mas Novi dan Kang Marhaen semakin menunjukkan keberpihakan kepada perempuan. Ini dibuktikan dengan capaian program Pengarusutamaan Gender (PUG) makin meningkat. Terakhir, dipimpin Wabup Kang Marhaen, Pemkab Nganjuk memaparkan kinerja PUG kehadapan verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Verifikasi penilaian PUG dilakukan di Hotel Double Tree by Hilton, Kota Surabaya, Kamis (18/03/2021). Wakil Bupati Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MH, MBA menyampaikan paparan capaian kinerja Pemkab Nganjuk kepada Kemen PPPA yang mengikuti verifikasi PUG secara virtual dari Jakarta.

Pada ajang bertajuk Anugerah Pahirta Ekapraya (APE) tersebut, Kang Marhaen mengatakan Pemkab Nganjuk menargetkan meraih predikat utama. Hal itu, menurut Kang Marhaen, tergambarkan dengan bukti-bukti pendukung kinerja PUG yang telah dicapai Pemkab Nganjuk.

(Apresiasi. Verifikator Kemen PPPA terkesan dengan bukti kinerja PUG Pemkab Nganjuk)

Kang Marhaen menjelaskan komitmen Bupati dan Wakil Bupati terhadap PUG. Hal itu dibuktikan dengan masuknya isu strategis PUG dalam visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nganjuk 2018-2023. Bupati dan Wabup didukung DPRD Nganjuk mematok indikator kinerja Kabupaten Nganjuk Layak Anak dan Responsif Gender.

Selain itu, Pemkab Nganjuk juga sudah memenuhi tujuh prasyarat PUG. Pertama, komitmen yang ditunjukkan dengan adanya landasan hukum peraturan daerah (perda); peraturan bupati (perbup); surat keputusan (SK); maupun surat edaran (SE) bupati.

Kedua, kebijakan dan program yang ditunjukkan dengan adanya kebijakan operasional atau teknis. Ketiga, adalah kelembagaan PUG yang ditunjukkan dengan adanya kelompok kerja (pokja); rapat koordinasi (rakor); workshop; dan capacity building.

Keempat adalah sumber daya, baik sumber daya manusia (SDM), dana maupun sarana dan prasarana. Kelima adalah data terpilah yang dapat ditunjukkan dengan adanya profil gender dan statistik gender.

Keenam, adalah tools atau penunjang. Seperti panduan, modul maupun bahan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE). Sedangkan ketujuh adalah jejaring atau networking.

”SDM yang dilatih Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah perwakilan dari perangkat daerah yang terdiri dari unsur tim driver atau penggerak. Kemudian PUG, untuk fasilitator perencanaan responsif gender ada 16 orang, dan Gender Champion ada 10 orang. Sementara untuk anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp 156 miliar dan tahun 2020  sebesar Rp 254 miliar,” terang Kang Marhaen.


(Optimis. Kang Marhaen optimis Pemkab Nganjuk meraih predikat Utama
 Anugerah Pahirta Ekapraya Pengarusutamaan Gender)

Lanjut Kang Marhaen menjelaskan, dalam rencana aksi PUG, Pemkab Nganjuk menerapkan adopsi strategi lima pilar intervensi  masalah kesehatan di Kota Bayu. Yakni stunting, angka kematian ibu (AKI) maupun angka kematian bayi (AKB), serta gizi buruk dengan memanfaatkan teknologi informasi secara sistematis untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi dan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan SDM yang unggul. Untuk itu, dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah, OPD dan kelembagaan, mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan Responsif Gender dalam PUG.

”Terbukti sejak tahun 2010 hingga 2019, Kabupaten Nganjuk mendapat berbagai penghargaan dari pemerintah pusat. Seperti pada tahun 2018 lalu yang menerima dua penghargaan dari Kemen PPPA. Yakni penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Anugerah Parahita Ekapraya (APE),” tandasnya.

Paparan Kang Marhaen tersebut disimak oleh tim verifikasi data APE Kemen PPPA yang dipimpin oleh Herman. Tim verifikator mengapreasiasi Pemkab Nganjuk yang telah berkomitmen kuat terkait regulasi, dan pelaksanaan PUG di daerahnya. “Siapapun yang duduk dalam kepemimpinan daerah harus berkomitmen dengan PUG. Diharapkan pemahaman PUG bisa dilaksanakan dengan baik,“ tambah Herman.

Sebagai informasi, turut mendampingi Kang Marhaen dalam paparan tersebut berbagai pimpinan OPD terkait. Hadir pula anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, LSM Woman Crisis Center (WCC) maupun lembaga perlindungan anak Kabupaten Nganjuk.

Baca juga:

0 Komentar