Tingkatkan Kinerja Bidang Hukum, Aspemkesra Gandeng Diskominfo Perkuat JDIH

Di pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah menjadi think thank yang membantu kepala daerah merumuskan kebijakan. Bagian Hukum berperan mengawal ketepatan kebijakan agar tidak menuai masalah dalam penerapan. Kerjasama dengan Dinas Kominfo ditempuh untuk menyiapkan sarana pendukung kinerja.

Kebijakan daerah yang dirumuskan berupa produk hukum daerah, antara lain peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah.

Penyusunan produk hukum daerah dilakukan di tiap perangkat daerah atau lebih dikenal dengan istilah OPD. Fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesra mengoordinasikan perangkat daerah. Secara teknis, tugas koordinasi dilakukan oleh Bagian Hukum.

Setiap hari, beragam jenis rancangan produk hukum dari OPD masuk ke Bagian Hukum untuk diharmonisasi. Harmonisasi bertujuan agar produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. 

Selain itu, dilakukan kajian agar produk hukum daerah memiliki landasan sosiologis dan filosofis yang kuat sehingga dapat diterima dan diterapkan di masyarakat. 

"Peran Bagian Hukum strategis, melayani semua produk hukum OPD agar tidak muncul masalah dalam penerapannya," ungkap Samsul Huda, SH., MH., saat diskusi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH), Kamis (25/02).

Samsul menambahkan bahwa dengan besarnya beban tugas Bagian Hukum maka "ini membutuhkan tambahan SDM hukum dan sarana kerja yang memadai seperti komputer atau laptop dan aplikasi," ujarnya sembari berharap bisa menambah SDM secara cepat melalui pengadaan tenaga kontrak non ASN berkualifikasi sarjana hukum yang siap pakai.

Dukungan Aplikasi JDIH

Sementara itu, salah satu sarana penunjang tugas Bagian Hukum adalah aplikasi JDIH. Aplikasi berbasis web ini telah tersedia berkat kerjasama dengan Dinas Kominfo.

"Alhamdulillah, masyarakat yang mengakses JDIH semakin banyak," tutur Bambang Cahyono, S.STP., M.Si, Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum.

Pria yang akrab disapa Dion itu menambahkan pihaknya saat ini berencana menambah jumlah koleksi produk hukum di JDIH.

"Produk hukum yang sudah ditetapkan kita scan dan diupload ke JDIH," papar pria yang lama menjabat Sekretaris Kelurahan Begadung itu.

Merespon rencana Bagian Hukum, Kepala Dinas Kominfo, Slamet Basuki, mengatakan siap mendukung. Pihaknya telah menyiapkan SDM TIK Diskominfo untuk membantu Bagian Hukum.

"Kita dukung dengan menyiapkan tenaga TIK untuk membantu," tegas mantan Kepala Bidang Pemkesra Bappeda itu sembari menambahkan akan memperkuat akses internet di lingkungan kantor Bagian Hukum.

Baca juga:
Kekayaan Intelektual (KI) Penting! Pemkab Nganjuk Gandeng Kemenkum HAM Lindungi KI Warga Nganjuk

0 Komentar