Teken Komitmen Bersama, Ini Kesepakatan Dinas Kominfo dan BPS

Implementasi SDI dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Nganjuk menandatangani komitmen bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Nganjuk. Penandatanganan kesepakatan itu terkait implementasi Satu Data Indonesia (SDI) dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Slamet Basuki, A.P dan Kepala BPS Nganjuk Ir. Satya Hari Soedibjo, MM menandatangani kesepakatan itu di Command Center Kabupaten Nganjuk, Rabu (03/02/2021). Selain di Nganjuk, penandatanganan juga berlangsung antara Dinas Kominfo Jatim dan BPS Jatim. Serta berlangsung serentak antara dinas kominfo dan BPS di seluruh kabupaten dan kota di Jatim.  

Acara penandatanganan tersebut diikuti seluruh peserta secara virtual. Acara dibuka oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa pendandatanganan tersebut merupakan keinginanannya. Terutama untuk memiliki data yang terintegerasi dari seluruh wilayah di Jatim dalam satu portal SDI. “Dengan adanya integrasi data ini akan mempercepat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas seluruh layanan yang ada di lingkup Pemprov Jatim,” jelasnya.

Selain itu, Khofifah juga menyampaikan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas juga mengatakan bahwa data merupakan sumber kekayaan yang melebihi mineral dan minyak bumi. “Misalkan ada e-commerce, digitalisasi perdagangan, online system, kalau tidak diback up data yang kuat, valid dan terupdate akan sulit dilakukan,” tambahnya.

Khofifah menambahkan, ketersediaan data juga dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan pimpinan. Selain itu, memiliki daya ungkit dan bisa mendorong berbagai percepatan produktivitas. Untuk menunjang SDI ini, maka data center harus dimiliki. Tujuannya agar keseluruhan data tersebut dapat dikompilasi dan diakses. “Dengan demikian, semakin memudahkan semua pihak yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan apa yang terupdate dari seluruh dinamika perjalanan pengembangan pembangunan di Jatim,” kata gubernur perempuan pertama di Jatim itu.

Ia juga mengatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) pengelola data harus memiliki passion. Tim yang melakukan update menjadi bagian yang sangat penting dari sebuah kerja besar untuk mewujudkan satu data yang terintegrasi. “Untuk membangun konektivitas dibutuhkan effort dari semua pihak. Termasuk SDM yang mempunyai passion dalam pengelolaan data,” tegas Khofifah.

Untuk itu, Mantan Mensos RI ini pun membutuhkan support dari BPS terkait dengan kebutuhan data statistik yang lebih signifikan lagi. “Secara sistem tentu kita akan mencoba update dengan yang sudah menjadi role model yang selama ini sudah menjadi standarisasi dari BPS dalam penyusunan data,” jelasnya.

Khofifah menyampaikan pada awal Januari lalu, pemprov mensinergikan dan membangun kolaborasi di antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Namun ia mengingatkan agar data yang dimiliki PPID harus selalu update.

Menurut Khofifah, meskipun Wali Datanya adalah Dinas Kominfo Jatim, tetapi PPID harus menjadi satu kesatuan yang ikut bertanggung jawab atas validitas data. “Apalagi perubahan regulasi di berbagai sector yang selalu memerlukan update data,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan mengatakan penandatanganan ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan SDI khususnya di Jatim. “Penandatanganan diharapkan bisa meningkatkan kinerja pemerintah. Ke depan akan dilakukan pembinaan dengan topik yang lebih teknis dengan harapan Satu Data Jatim bisa terimplemantasikan dengan baik di semua lini,” ungkap Dadang

0 Komentar