Sukses Labelisasi, Lanjutkan Perbaiki Data Kemiskinan

Bupati beri waktu 3 bulan Pendamping PKH dan TKSK update DTKS. Selaras dengan program Mensos Risma

Setahun lalu, tepatnya 17 Juli 2019, Bupati Novi Rahman Hidhayat bersama Wakil Bupati Marhaen Djumadi, mengawali gerakan labelisasi rumah warga miskin penerima program PKH, di Desa Bendolo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. 

Gerakan itu berlanjut ke seluruh desa di Nganjuk. Pemberian label keluarga miskin penerima PKH juga sebagai sarana kontrol masyarakat. Di mana warga bisa melapor jika ada penerima PKH di desanya yang ternyata sudah mampu. Dengan demikian, pemberian bantuan PKH bisa dihentikan.

Lanjutkan Perbaiki Data Kemiskinan 

Sukses dengan gerakan labelisasi rumah penerima PKH, mendorong Bupati Novi untuk membenahi data kemiskinan.

Bupati lulusan Program Pemantapan Pimpinan Daerah (P3DA) Lemhanas Angkatan ke X itu memerintahkan jajaran Dinsos untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar akurat. DTKS sendiri menjadi sumber data bagi pemberian program bantuan pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). 

(Labelisasi rumah penerima PKH oleh Bupati Novi dan Wabup Kang Marhaen)

"Saya beri waktu 3 bulan kepada Pendamping PKH dan TKSK untuk verifikasi ulang data penerima Bansos. Agar bantuan tepat sasaran", tegas Mas Novi.

Perintah itu disampaikan dalam acara Pemantapan Pilar-Pilar Sosial TKSK dan SDM PKH Kab.Nganjuk serta Penyerahan Kendaraan Operasional  TKSK, Sabtu (19/12/2020).

Tak hanya menyoroti keakuratan data bansos, Mas Novi memerintahkan dilakukan sinergi program pengentasan kemiskinan.

"Data program bantuan Dinsos harus disinergikan dengan data-data OPD-OPD lain seperti Dinas Indag, Perkim, Disnakerkopukm dan sebagainya. Sehingga program kegiatan pengentasan kemiskinan, penekanan angka pengangguran, dan jaminan kesehatan masyarakat bisa dilaksanakan secara bersama dan terpadu antar OPD", tambahnya. 

Pada kesempatan terpisah, Wabup Kang Marhaen menekankan pentingnya data kemiskinan menjelang program penanggulangan kemiskinan 2021. 

"Banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dalam penanganan kemiskinan. Salah satunya adalah data yang valid", ujar Kang Marhaen, saat memimpin FGD Penanggulangan Kemiskinan, Rabu (2/12/2020) di Ruang Rapat Anjuk Ladang.

Wabup yang juga merangkap Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Nganjuk mendorong TKPKD untuk fokus memperbaiki data kemiskinan.

(Wabup Kang Marhaen beri arahan FGD pengentasan kemiskinan)

Selaras Program Mensos Risma

Perintah Bupati Novi selaras dengan kebijakan Menteri Sosial Tri Risma Harini.

Mensos Risma yang baru dilantik Presiden, Rabu (23/12/2020) berencana untuk memperbaiki data kemiskinan.

Untuk diketahui, Kementerian Sosial setiap tahun menetapkan DTKS. Penetapan DTKS dilakukan setelah pembaruan (update) DTKS yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial di seluruh Indonesia. 

DTKS menjadi dasar program pengentasan kemiskinan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), PKH, Subsidi Listrik, termasuk bantuan dampak COVID-19. Karenanya, pembaruan dan verifikasi DTKS mutlak diperlukan.

Masyarakat diharapkan aktif saat kegiatan verifikasi DTKS. Pasal 9 UU Penanganan Fakir Miskin mengatur seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa di tempat tinggalnya.

Selanjutnya, Lurah atau kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan kepada bupati/walikota melalui camat.

(Foto header: Bupati Novi menyerahkan kendaraan operasional TKSK. Sumber: Bagian Humas)

Baca juga:

Bupati Nganjuk Perintahkan Pelabelan Seluruh Rumah Penerima PKH, Bila Menolak Diminta Mundur

2 Komentar

Ima

Menurut saya kok bnyak pnerima PKH tidak tepat sasaran.. bnyak kluarga mampu,, rumah juga bagus tp dpat pkh..

Ardian

Mohon utk diadakan peremajaan data bagi warga penerima PKH. Dan menindak tegas bagi warga penerima PKH yg rumahnya tidak mau dilabelisasi. Karna ada mungkin juga banyak, penerima PKH malu rumah dilabelisasi, karena sebenarnya mereka mampu.