Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Terhadap Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di Lingkungan

NGANJUK‚ Inspektorat Kabupaten Nganjuk bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan “Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Terhadap Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Dilaksanakan pada Selasa, 11 Desember 2018, bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Nirwana Nganjuk. Dalam kesempatan ini Bupati Nganjuk H. Novi Rahman Hidayat, S.Sos., MM., meyatakan dukungan sepenuhnya untuk memberantas korupsi di Kabupaten Nganjuk. 

Dalam laporannya, Inspektur Nganjuk Drs. Lishandoyo, M.Si., mengatakan bahwa acara ini diselenggarakan agar tercapai kesamaan pemahaman serta komitmen bersama dalam memberantas korupsi. Hal ini untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good dovernance), serta meningkatkan kepercayaan masyarakat akan pelayanan pemerintah, terangnya. 

Setelah Inspektur membacakan laporannya, para peserta mendengarkan sambutan sekaligus kata pembukaan dari Bupati Nganjuk. Dalam sambutannya beliau mengajak seluruh pimpinan instansi pemerintah yang hadir, mulai dari Ketua DPRD, Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Kapolres, kepala-kepala OPD, camat hingga kepala desa, untuk membentuk pemerintahan yang bersih. Mari kita bentuk pemerintahan yang bersih, yang lalu biarlah berlalu, ke depan jangan sampai terulang lagi (kasus korupsi di Nganjuk), mari kita sama-sama jadi pemimpin yang lebih baik, saya yakin Pemerintahan Kabupaten Nganjuk bisa jadi pemerintahan yang bermartabat dan Diridhoi Allah SWT, ujarnya. 

Setelah acara resmi dibuka, Yuli Kamalia, narasumber dari Pemeriksa Gratifikasi Madya KPK memaparkan materinya. Dimulai dari apa itu Gratifikasi, posisi Indonesia dalam perilaku korupsi, bagaimana cara mencegahnya, hingga bagaimana cara melaporkan tindak gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, gratifikasi boleh dilakukan, namun menjadi tidak boleh apabila pemberian itu diberikan kepada pejabat atau pegawai negara dan mengakibatkan konflik sosial dalam kebijakannya, jelasnya. 

Apabila seorang pegawai atau pejabat negara diberi sesuatu oleh masyarakat dengan maksud tertentu, pejabat atau pegawai negara tersebut memiliki waktu 30 hari kerja untuk melaporkan tindakan tersebut ke KPK. Apabila tidak dilaporkan, maka pejabat atau pegawai tersebut dianggap telah melakukan perbuatan korupsi. Cara melaporkannya beragam, bisa langsung datang ke Direktorat Gratifikasi KPK, bisa ke UPD KPK yang ada di Inspektorat Nganjuk, juga bisa melalui aplikasi, imbuhnya. Tak hanya memaparkan materi, narasumber juga memutarkan video-video tentang korupsi. 

Usai memaparkan materi, tibalah sesi tanya jawab. Disini para peserta sangat antusias, terlihat dari banyaknya peserta yang bertanya. Usai pelaksanaan sosialisasi, acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Pengendalian Gratifikasi. Diawali dengan tanda tangan dari Bupati Nganjuk, kemudian diikuti seluruh peserta yang hadir. Acara berakhir dengan foto bersama dan ramah tamah. (Humas Protokol/yayi)

0 Komentar