judul

Tempatkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan Secara Proporsional dari Berbagai Aspek

NGANJUK, PING-Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 memasuki tahap penyusunan. Salah satu tahap yang harus dilakukan Pemkab Nganjuk dalam proses penyusunan itu adalah uji publik Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang berlangsung Senin (05/04/2021).

Acara di Ruang Rapat Candi Lor Pemkab Nganjuk itu dibuka oleh Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk, Muji Subagya. Dalam laporannya, Muji mengatakan KLHS adalah kegiatan wajib dalam perubahan RPJMD. Hal itu mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta Peraturan Pemerintah (PP) No 46/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

Sedangkan tujuan uji publik KLHS adalah sebagai ajang menempatkan paradigma berkelanjutan untuk menempatkan setiap pembangunan dalam kondisi proporsional, terhadap aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. “Atas adanya kebijakan, rencana dan program kegiatan yang termuat di RPJMD Kabupaten Nganjuk dalam mencapai sasaran, strategi dan tujuan,” terangnya.

Muji menjelaskan, RPJMD merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki dampak luas bagi wilayah suatu daerah atas adanya kebijakan, rencana dan program kegiatan. Untuk itu, rancangan perubahan KLHS RPJMD Kabupaten Nganjuk harus disusun dan disesuaikan. Hal itu menyesuaikan situasi dan kondisi terkini yang terjadi. “Mulai dirumuskan, dan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) 18/2020,” lanjutnya.

Sebagai informasi, acara tersebut diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Nganjuk. kemudian, jajaran perwakilan instansi vertikal di Kabupaten Nganjuk. Serta lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan dari unsur perguruan tinggi.

Sedangkan narasumber uji publik KLHS tersebut adalah Arif, dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya Malang. Dalam paparannya Arif menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD; serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Serta implementasi atas Permendagri No 07/2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

“Dalam penyusunan RPJMD serta Perpres No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bahwa Rancangan Awal (Ranwal) Perubahan RPJMD Kabupaten disusun dengan memperhatikan rekomendasi perubahan KLHS RPJMD,” imbuhnya. (Hs/Ys)

Rekomendasi

judul.

0 Komentar