NGANJUK, PING- Sebagai bentuk dukungan penuh Pemkab Nganjuk kepada Perseroan Terbatas (PT) BPR Anjuk Ladang sebagai Bank pengelola penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Nganjuk.
Pemkab Nganjuk gelar Sosialisasi dan Inklusi Keuangan bersama PT BPR Anjuk Ladang pada Senin (17/10/2022) bertempat di Pendopo KRT. Sosrokoesoemo.
Hadir sekaligus membuka acara Plt. Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi didampingi Direktur Utama PT BPR Anjuk Ladang Nur Khamdani beserta jajarannya, Kepala Dinas PMD Nganjuk Puguh Hernoto. Serta Camat dan Lurah se Kabupaten Nganjuk.
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Nganjuk menyampaikan bahwa Pemkab Nganjuk siap sedia dalam mendukung penuh eksistensi dan program-program yang ada di PT. BPR Anjuk Ladang.
Baca juga : PT BPR Anjuk Ladang Telah Beroperasi, Pemkab Nganjuk Siap Dukung Penuh
Kang Marhaen mengungkapkan bahwa PT. BPR Anjuk Ladang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang perlu didukung oleh seluruh masyarakat dan instansi pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk.
"Untuk seluruh Camat, Lurah, Perangkat Desa dan Perangkat OPD mari kita dukung terus BPR Anjuk Ladang agar semakin bangkit dan bersinergi," ajak Kang Marhaen kepada seluruh tamu undangan.
Baca juga : Resmi, BI Luncurkan 7 Pecahan Uang Kertas Tahun 2022
Menurutnya, dengan adanya BPR Anjuk Ladang ini dapat mengurangi kemiskinan di kota bayu dengan mengurangi bunga sebesar 2 persen menjadi 0,2 persen. Hal ini memudahkan nasabah serta tidak memberatkannya untuk meminjam.
Dan ditargetkan tahun depan BPR Anjuk Ladang bisa membuka 20 kantor cabang di Kabupaten Nganjuk atau di setiap Kecamatan ada BPR,” harap Marhaen.
Baca juga : KPP Pratama Pare dan KP2KP Nganjuk Ajak Wajib Pajak Segera Ikut PPS Sebelum Deadline
Selain itu, Kang Marhaen berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan perusahaan daerah serta dapat menjadi contoh untuk daerah lain.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Nganjuk Puguh Hernoto menyampaikan kepada Kepala Desa terkait dengan Penghasilan tetap (Siltap). Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka untuk menjembatani proses yang diterima kepala desa dari alokasi dana desa
“Pemerintah daerah sudah memenuhi kewajibannya dan berusaha agar alokasi dana desa selanjutnya nanti bisa mencukupi alokasi kebutuhan dasar dari 264 desa yang ada di Kabupaten Nganjuk” terang Puguh.
(Cy/Nr/Bay)
