Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) BUMDes Telah Disahkan

Peraturan Pemerintah tentang BUMDes membuka peluang besar bagi BUMDes dalam mengembangkan unit usahanya

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) BUMDes yang telah rampung akselerasi tersebut sudah disahkan pada 31 Januari 2021. Menurut penjelasan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar bahwa pengesahan RPP BUMDes merupakan hasil dari 7 tahun perjuangan sejak disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut kemudian disusul dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadikan BUMDes diakui sebagai badan hukum. "Ketika BUMDes sebagai badan hukum, banyak hal yang bisa dilakukan BUMDes. Karena BUMDes setara dengan Yayasan, Perseroan Terbatas, Perkumpulan, dan berbagai macam kelembagaan yang diakui sebagai badan hukum”, jelasnya.

Gus Menteri, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar, berharap berkembangnya BUMDes akan berdampak pada kemandirian desa-desa di Indonesia secara ekonomi, sebab keuntungan usaha BUMDes tak hanya untuk memberikan sumbangsih pada Pendapatan Asli Desa (PADes), namun juga untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat desa setempat. "Kalau 75 persen saja desa-desa di Indonesia punya BUMDes dan bisa memberikan kontribusi signifikan kepada masyarakat, itu artinya 75 persen kesejahteraan masyarakat karena BUMDes”, ujarnya. 

Menurutnya, BUMDes merupakan salah satu program yang mendapat penekanan untuk dilakukan revitalisasi dalam skala nasional. Tak hanya mempermudah regulasi, BUMDes juga mendapatkan perhatian lebih baik dari sisi permodalan dan jaringan. "Saya bangga dan bahagia bisa hadir di tengah berbagai ikhtiar BUMDes yang hari ini semakin bangkit. Karena memang kita lakukan upaya terus menerus revitalisasi baik dari sisi kebijakan dan supporting dari berbagai hal”, tambahnya.

 

(Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)

0 Komentar