Rakor Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019

Senin, 01 Juli 2019. Bertempat di Ruang Peringgitan Bupati Nganjuk H. Novi Rahman Hidhayat, S.Sos., M.M., pimpin gelar Rapat Koordinasi membahas Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019.

Hadir dalam pertemuan dimaksud, Sekretaris Daerah Ir. Agoes Sobagijo, Perwakilan KPK Alfi Rahman Waluyo, Asisten pemerintahan dan Kesra Putu Winasa SH.,MM., Inspektur Daerah Drs. Lieshandoyo, M.Si, Kepala Bappeda Drs. Adam Muharto, Kepala BPKAD Kartimah, S.E, M.Si., Kepala DPMPTSP Drs. Sudrajad, M.M., Kepala Diskominfo Slamet Basuki, A.P.,Kepala Disnakerkop & UM Agus Frihannedy, S.Pd., M.Si., Kepala Dinas LH Tri Wahyu Kuntjoro, S.Sos, M.M., Kepala Dinas PMD Haris Jatmiko, S.Pd., M.Si., Perwakilan Bapenda Dyah P., Perwakilan BKD Sri Handayani R., dan Kabag ULP Herlambang.

Dalam sambutanya Bupati Novi berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju, berprestasi dan bermartabat. Kabupaten Nganjuk NGP (penilaian di bidang preventif/pencegahan) dalam praktek-praktek korupsi dan sejenisnya, dua tahun yang lalu di Jawa Timur masih rangking 25, itu artinya sangat rendah sekali. Kemudian 2018 dan berjalan 2019 Alhamdulillah Nganjuk dalam bidang preventif naik menjadi rangking 8 di Jawa Timur itu artinya ada peningkatan. Target saya nantinya bisa masuk 5 besar di Jawa Timur.

 “Saya ingin laporan ini tepat waktu, tidak ada lagi tawar-menawar. Kenapa saya ingin tepat waktu, bukan karena semata-mata tepat aturan, tetapi supaya saya bisa mengambil kebijakan maupun keputusan dengan cepat dan tepat, “ ujar Mas Novi.

“Semoga dengan 12 pejabat baru, bisa merubah sistem-sistem laporan tata kelola keuangan dan tata pemerintahan di Nganjuk menjadi lebih baik, “ tambahnya. 

Bupati Nganjuk berharap 12 pejabat baru ini bisa berkopeten membawa Nganjuk ke arah perubahan dan kemajuan.

Pada kesempatan yang sama Perwakilan KPK Alfi Rahman Waluyo menyampaikan progres area intervensi, terdiri dari Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa. (Hs-Ys/Diskominfo)

0 Komentar