Peringati Hari Anak Nasional, Pemkab Nganjuk Gelar Diskusi Panel Suara Anak Nganjuk 2022

Mengusung Tema 'Hak Anak Terpenuhi Kehidupan Anak Terlindungi'

NGANJUK, PING - Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar Diskusi Panel Suara Anak Nganjuk 2022 dalam rangka Hari Anak Nasional dengan mengusung tema 'Hak Anak Terpenuhi Kehidupan Anak Terlindungi' bertempat di Ruang Rapat Candi Lor, Jum'at (19/8/2022).

Hadir Moh. Yasin selaku Sekda Nganjuk, Suharono selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Nafhan Tohawi selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sopingi selaku Kepala Dinas Pendidikan, Gondo Haryono DPRD Kabupaten Nganjuk, Siti Juwariyah DPRD Kabupaten Nganjuk, Kasatreskrim Polres Nganjuk diwakili oleh AKP Sudarsini selaku Kanit PPA, forum Suara Anak Nganjuk dari berbagai sekolah tingkat SMP/MTS, SMA/SMK, serta dinas terkait.

Berkesempatan membuka acara Sekda Yasin dalam arahannya menyampaikan rasa syukur dan terimakasihnya atas dilaksanakannya kegiatan diskusi panel Suara Anak Nganjuk tahun 2022 ini. Ia berpesan kepada peserta diskusi tersebut untuk tetap mempertahankan karakter mereka yaitu jati diri, eksistensi serta kedisiplinan yang sudah dimiliki. Dan supaya semua itu dilestarikan sehingga menjadikan contoh bagi generasi yang akan datang.

"Alhamdulillah kami bersyukur dan berterimakasih atas adanya diskusi panel Suara Anak Nganjuk ini. Kami berpesan pertahankan karakter kalian. Jati diri, eksistensi dan kedisiplinan kalian berikan contoh kepada generasi mendatang", tutur Sekda Yasin.

Baca Juga : Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Kang Marhaen Resmikan Program SAPA MAMA 

Pihaknya menegaskan bahwa anak-anak Nganjuk adalah suara yang paling didengarkan oleh teman se usia. Sekda Yasin juga menuturkan bahwa suara anak-anak Nganjuk adalah yang sangat ditunggu oleh para pengambil kebijakan untuk dibawa sebagai aspirasi anak dalam melaksanakan pembangunan di semua bidang baik fisik maupun non fisik.

"Suara kalian sangat ditunggu oleh para pengambil kebijakan. Karena sebagai aspirasi anak dalam melaksanakan pembangunan di semua bidang fisik maupun non fisik", paparnya.

Oleh karena itu, Sekda Yasin meminta kepada seluruh peserta untuk terus menggelorakan suaranya tak hanya di Kabupaten Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia. Ia juga meminta untuk terus mengembangkan kemampuan anak-anak Nganjuk dalam mewujudkan kebersamaan bangsa. 

"Maka wawasan kebangsaan, ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dibutuhkan. Waktu kalian saat ini adalah jembatan menuju kesuksesan jadi jangan sia-siakan kesempatan ini", pungkasnya.

Selanjutnya Suharono selaku Kepala Bappeda Nganjuk menambahkan, bahwa Kabupaten Nganjuk telah resmi menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA). Dimana KLA adalah bentuk pemenuhan hak anak dengan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat serta dunia usaha dalam menjalin perlindungan anak.

"Jadi mengapa hak anak harus terpenuhi dan kehidupan anak harus terlindungi karena anak adalah 1/3 dari total penduduk Indonesia. Anak juga berperan dalam menciptakan sumber daya anak agar menjadi investasi Sumber Daya Manusia, penerus dan penanggungjawab bangsa, amanat internasional serta wujud implentasi dan konvensi hak anak", terang Suharono.

Baca Juga : Peringati Hari Anak Nasional, Kang Marhaen Buka Gebyar Tari Budaya dan Islami di Tanjunganom

Ada tiga isu yang diangkat oleh peserta diskusi panel tersebut melalui tiga presentator yaitu isu tentang anak berhadapan dengan hukum, isu kekerasan terhadap anak dan isu pernikahan usia anak.

Masing-masing isu tersebut ternyata masih ditemui di Jawa Timur tak terkecuali di Kabupaten Nganjuk. Maka dari itu dari forum Suara Anak Nganjuk mencoba menemukan solusi dengan berdiskusi bersama para panelis.

Agus Sugianto dari pihak Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk menyampaikan hal-hal yang telah ditempuh oleh Dinsos terkait salah satu isu yaitu pernikahan usia anak. Mengingat pada 2 tahun terakhir Kabupaten Nganjuk untuk pernikahan usia anak cukup tinggi. 

Menurutnya, anak adalah aset bangsa yang harus dipenuhi pendidikan, kesehatan dan juga mendapat perlindungan baik oleh orang tua, guru maupun pemerintah. Oleh sebab itu, pihak Dinsos telah menjalin kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pengadilan Agama, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (PPKB), Kementerian Agama dalam menekan pernikahan usia anak di Nganjuk. Dinsos juga telah bekerjasama dengan psikolog dari Pengadilan Agama, jika ada permohonan dispensasi menikah usia anak maka wajib melampirkan syarat kelengkapan (asesmen) dari psikolog PA. Dengan begitu, harapannya akan dapat menekan pernikahan usia anak khususnya di Kabupaten Nganjuk.

"Mengenai pernikahan usia anak pihak Dinsos telah berupaya menjalin MoU dengan tiga instansi yaitu PA, Dinas PPKB, dan Kemenag Nganjuk. Kami juga memiliki psikolog dari PA sehingga kami meminta jika ada permohonan menikah usia anak harus melengkapi syarat yaitu asesmen dari psikolog PA Nganjuk untuk menekan pernikahan usia anak di Nganjuk ini", tandasnya.

Baca Juga : Bersinergi Lindungi Perempuan dan Anak Polres Nganjuk Launching Satgas PPA

0 Komentar