judul

Selenggarakan Sosialisasi Permendagri 77/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

NGANJUK, PING-Pengelolaan anggaran yang profesional, bersih, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu misi yang diusung pada masa pemerintahan Bupati Novi dan Wabup Marhaen Djumadi. Untuk itu, Pemkab Nganjuk menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Selasa (16/03/2021).

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Anjuk Ladang tersebut dibuka oleh Sekda Kabupaten Nganjuk, Drs. Mokhamad Yasin, M.Si. Dalam sambutannya Sekda Yasin mengatakan bahwa tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menyamakan persepsi terhadap ketentuan yang diatur dalam Permendagri tersebut. "Serta dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap aturan terbaru dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel," kata Sekda Yasin membuka acara yang diikuti para pimpinan OPD di lingkup Pemkab Nganjuk tersebut.

Selain luring, peserta juga mengikuti sosialisasi tersebut secara daring. Sekda Yasin berharap para peserta memahami materi secara spesifik. “Dan mampu melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Permendagri tersebut. Selain itu, sosialisasi ini juga dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan APBD tahun anggaran 2021. Karena banyak perubahan yang mendasar, baik kewenangan pejabat OPD, struktur APBD, program kegiatan, maupun sub kegiatan yang semuanya harus diselaraskan,” tambahnya.

Adapun narasumber acara tersebut adalah Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kemendagri, Bahri, S.STP.,M. S.i. Menurutnya, munculnya Permendagri tersebut didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam paparannya, Bahri mengatakan penerapan Permendagri 77/2020 tidak jauh berbeda dengan PP 12/2019. Sebab, Permendagri merupakan turunan dari PP tersebut. “Pengelolaan keuangan daerah saat ini semua berbasis elektronik atau berbasis digital. Maka kebijakan yang kami terbitkan pasca PP 12/2019 ada tiga regulasi yang kami keluarkan. Antara lain, mekanisme tata cara, dokumen dan format. Artinya kalau berbicara tentang sistem,  (berada) pada Permendagri 77/2020 atau turunan PP 12/2019,” kata Bahri. (EL/AND)

0 Komentar