judul

Dinas Kominfo Bangun Sistem Layanan Publik Terintegrasi

NGANJUK, PING-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan hasil evaluasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government pemerintah daerah tahun 2020. Hasilnya, Pemkab Nganjuk berhasil meraih skor 2,62 atau predikat “Baik”. Meningkat dari tahun 2019 dengan skor 2,22 atau predikat “Cukup”. Adapun penilaiannya melibatkan berbagai sektor, termasuk perguruan tinggi independen.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Slamet Basuki, AP mengatakan, lembaga yang ia pimpin merupakan penanggungjawab utama SPBE di Pemkab Nganjuk. Dalam pelaksanaannya, pihaknya melakukan kolaborasi dengan OPD lainnya yang tergabung dalam Tim Pelaksana SPBE Daerah. Seperti koordinasi penyusunan kebijakan, tata kelola, hingga layanan e-Government. “Mulai penyiapan landasan hukum, perencanaan anggaran e-Gov, hingga evaluasi berkala penerapan e-Gov,” kata pria dengan sapaan Slambas ini.   

Meski telah mencapai predikat “Baik”, Slambas mengatakan, pihaknya berupaya meningkatkan Indeks SPBE untuk tahun depan. Bahkan ia mematok target skor 3,5 atau predikat “Sangat Baik”. Caranya dengan membangun sistem layanan publik yang terintegrasi berbasis aplikasi, antara lain layanan kependudukan online terintegrasi, layanan kesehatan SMILE dan SIGENTING, layanan pendidikan e-learning.

Wawancara penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2020 di Ruang Command Center Pemkab Nganjuk

“Mas Bupati memerintahkan saya sebagai Plt. Kepala Dukcapil di bulan Maret ini menerapkan layanan kependudukan online terintegrasi. Satu kali permohonan menghasilkan lebih dari satu dokumen kependudukan. Berbasis di Kecamatan,” ungkap Slambas kepada Jawa Pos Radar Nganjuk, Sabtu (13/03) sembari menyebut layanan kependudukan online terintegrasi sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati yang mematok “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” pada Misi II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023. “Kang Marhaen juga memberi masukan menerapkan desa dan kecamatan digital,” lanjut Slambas.

Untuk merealisasi itu, pihaknya mengusulkan kepada tim anggaran Pemkab prioritas anggaran infrastruktur jaringan. “Tiap tahun makin banyak sistem aplikasi di OPD dan desa. Mutlak butuh jaringan “jalan tol” internet dan intranet antar OPD, kecamatan, hingga desa,” terang Slambas sembari berujar telah berkoordinasi dengan Dinas PMD untuk kebijakan APB Desa membangun jaringan internet di tiap desa.

Untuk diketahui, ada beberapa layanan e-Government milik Pemkab Nganjuk yang telah lama eksis dan memudahkan akses informasi. Seperti Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Online (SIPENTOL); Aplikasi Pendaftaran dan Antrian Mandiri (APAM) RSUD Nganjuk; e-TAX Bapenda, e-Learning milik dinas pendidikan, hingga Portal Informasi Pemkab Nganjuk (PING).

“Terima kasih Mas Bupati, Pak Wabup, dan DPRD khususnya Komisi I dukungannya sehingga target Indeks SPBE Nganjuk tercapai,” pungkas Slambas.

 

Sumber : Jawa Pos Radar Kediri

0 Komentar