Pemkab Nganjuk Dukung Pembentukan Rapderda Bantuan Hukum Orang Miskin

Sekda Yasin Sampaikan Jawaban Bupati dalam Paripurna DPRD

NGANJUK, PING-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk mendukung pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Rapderda) Bantuan Hukum untuk Orang Miskin. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk Drs. Mokhamad Yasin, M.Si saat menyampaikan jawaban bupati pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk, Rabu (15/09/2021).

Sekda Yasin menyampaikan, pada prinsipnya manusia dilahirkan untuk mendapatkan hak dan martabat yang sama. Salah satunya memiliki budi pekerti dan hati nurani.

Untuk itu, Pemkab Nganjuk mendukung secara fundamental pemberian kebebasan dan kesetaraan hukum kepada masyarakat. Apalagi kesetaran yang dimaksud adalah perlakuan yang sama.


Sekda Yasin terima usulan 
pandangan umum fraksi PKB terhadap dua raperda usulan Pemkab Nganjuk

"Sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang tentang Penegakan Hukum. Maka, Pemkab Nganjuk menyetujui raperda pemberian bantuan hukum bagi orang miskin dapat diteruskan sesuain peraturan yang berlaku,"  kata Sekda Yasin mewakili Plt Bupati Nganjuk DR. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA.

Sebagai informasi, dalam paripurna tersebut juga berisi agenda lainnya. Yaitu penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap dua raperda usulan Pemkab Nganjuk. Yakni raperda Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan pelayanan Rumah Sakit Umum (RSU).

Atas pandangan umum fraksi tersebut, Sekda Yasin menyampaikan terima kasih dan penghargaannya. Karena turut memberi masukan demi kebaikan bersama. "Sinergi yang baik, untuk mencari solusi bersama," lanjutnya.

Rapat paripurna sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Nganjuk, Jianto. Turut mengikuti puluhan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk secara daring. (Hs/Bay)
 

 

Baca Juga :

0 Komentar