Pemkab dan DPRD Setujui KUA-PPAS APBD 2022

Kang Marhaen Apresiasi Kerja Sama yang Baik dengan Dewan

NGANJUK, PING-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk dan DPRD Kabupaten Nganjuk menyetujui dan menetapkan peraturan bersama (rantus) terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022. Persetujuan itu berlangsung pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk, Senin (15/11/2021).

Paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk. Hadir dan memimpin kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, H. Ulum Basthomi, S.Ag, M.Si. Kemudian mendampingi Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Jianto.

Dari Pemkab Nganjuk, dihadiri Plt Bupati Nganjuk DR. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA. Kang Marhaen turut didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk, Drs. Mokhamad Yasin, M.Si.


Kang Marhaen bersama Ketua DPRD
Tatit Heru Tjahjono tandatangani Rantus KUA-PPAS APBD T.A 2022

Membuka sambutannya, Plt Bupati Nganjuk Kang Marhaen menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, khususnya kepada Badan Anggaran (Banggar), dan semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam memberikan saran, masukan dan koreksi terhadap KUA-PPAS APBD tahun aggaran 2022. Sebab, selama ini telah menjadi mitra kerja dengan Pemkab Nganjuk.

“Alhamdullilah, proses perumusan dan penyempurnaan KUA-PPAS 2022 telah kita sampaikan kepada DPRD Kabupaten Nganjuk. Setelah itu kami akan mendapatkan pandangan umum dari fraksi-fraksi untuk ditindak lanjuti,” tutur Kang Marhaen.

Lebih lanjut Kang Marhaen mengatakan, sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah  (RKPD) ada beberapa program yang belum bisa dieksekusi pada tahun ini dikarenakan adanya recofusing. Pemkab Nganjuk sendiri kemudian berupaya agar program tersebut dapat dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun berikutnya.

“Dengan rapat paripurna ini kita cari solusi bersama untuk menemukan payung hukum dalam menyelesaikan berbagai program tersebut,” lanjut Kang Marhaen sambil menyebut upaya tersebut agar tidak ada undang-undang yang dilanggar dalam pelaksanaannya.

Selain persetujuan KUA-PPAS tahun anggaran 2022, dalam kesempatan yang sama juga disampaikan laporan panitia khusus (pansus) III DPRD Kabupaten Nganjuk terkait rancangan peraturan daerah (raperda) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah (SPAM) Kabupaten Nganjuk. Atas laporan tersebut, Kang Marhaen mengaku menerima dan akan membahas lebih lanjut bersama Pemkab Nganjuk. “Jawab akan kami sampaikan,” tuturnya. (Hs/Ys)

 

Baca Juga :

0 Komentar