Pemerintah Kabupaten Nganjuk Kembali Raih Pengharagaan WTP

Pemerintah Kabupaten Nganjuk meraih penghargaan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tahun 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tahun 2019.

Acara bertajuk “Penganugerahan Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2018”, digelar di Gedung Negara Grahadi Jl. Pahlawan Surabaya, Selasa 2 Oktober 2019.

Mewakili Bupati Nganjuk, Dr. Drs. Marhaen Djumadi, S.E, S.H, M.H, MBA.(Wakil Bupati Nganjuk), menerima penghargaan WTP tersebut.

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo, didampingi Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.

Turut serta mendampingi Wakil Bupati Nganjuk pada acara tersebut Sekretaris Daerah Nganjuk Ir. Agoes Soebagijo dan Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono, A.Md.,Inspektur Daerah Drs. Lieshandoyo, M.Si., dan Kepala BPKAD Kartimah, S.E, M.Si.

Menurut Kang Marhaen, sapaan akrab Wakil Bupati Nganjuk, opini WTP 2019 bisa dicapai sepanjang instansi pengguna APBN bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan BPK, dan tertuang didalam website resmi BPK.

“Ada empat tahapan perolehan predikat WTP ini, antara lain Laporan keuangan harus sesuai standar akuntansi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal, dan ketaatan perundang-undangan, “ tambah Kang Marhaen.

Lebih lanjut Kang Marhaen menjelaskan dalam hal ini BPK melakukan pemeriksaan tentang keuangan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sementara, pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif.
Lalu pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau korupsi. Kemudian juga pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lainnya.(Hs-Ys/Diskominfo, foto:humaskabnganjuk)

0 Komentar