judul

Gunakan Berbagai Media Sosial untuk Beri Pendidikan Pemilih yang Efektif

NGANJUK, PING-Pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk dalam memberi pendidikan bagi pemilih yang efektif. Terlebih, saat ini pemilihan umum (pemilu) dan ajang pesta demokrasi lainnya sedang tidak dalam masa tahapan.

Untuk itu KPU Kabupaten Nganjuk tengah memaksimalkan peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Tujuannya agar keterbukaan dan transparansi KPU di era pandemi tetap dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Komisioner Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Nganjuk, Yudha Hernanto saat menjadi narasumber talkshow RSAL FM pada Selasa (09/03/2021). Dalam acara yang dipandu host Asti Hanifah itu, Yudha menyampaikan beberapa informasi terkait keberadaan laman resmi JDIH KPU Kabupaten Nganjuk.

Komisioner Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Nganjuk, Yudha Hernanto saat menjadi narasumber talkshow di RSAL FM

Yakni sebagai wadah pelayanan informasi berupa dokumen hukum KPU Kabupaten Nganjuk yang dapat diakses oleh masyarakat secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. “Seluruh produk hukum berupa Peraturan KPU, Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Nganjuk, ” terang Yudha Hernanto.

Menurut Yudha untuk memberi transparansi informasi terhadap masyarakat, pihaknya juga menerapkan aplikasi berbasis IT dalam melakukan verifikasi data-data terkait perundang-undangan yang ada. Misalnya dengan mengenalkan calon anggota legislatif (caleg) melalui aplikasi Sistem ainformasi Pencalonan (SILON).

"Di dalam SILON ini akan terlihat rekam jejak caleg tersebut. Dengan SILON, masyarakat bisa melihat calon yang pernah terlibat kasus hukum. Sebab tertera pula surat yang menyatakan yang bisa dilihat dan di download," lanjutnya.

Selain website resmi, KPU Kabupaten Nganjuk juga memiliki berbagai akun sosial media. Seperti Facebook, Twitter dan Instagram. “Semua itu kita manfaatkan, agar eksistensi dan keterbukaan JDIH KPU Kabupaten Nganjuk bisa terwujud. Juga agar masyarakat mengetahui kegiatan yang ada di KPU kabupaten Nganjuk,” sambungnya.

Perlu diketahui, bahwa pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU hasil akhirnya adalah suatu bentuk keputusan. Keputusan ini berupa surat keputusan (SK) yang ditetapkan oleh KPU. Dimana SK itu untuk menetapkan pemenang dalam pemilu. Sehingga SK tersebut merulakan produk hukum yang kemudian diunggap pada JDIH KPU Kabupaten Nganjuk dengan persetujuan bersama. (Hs/Ys)

0 Komentar