Lindungi Hak Pekerja, Disnakerkop UM Lakukan Pengawasan Perusahaan di Kota Bayu

Bersama Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Tindaklanjuti Laporan Keterlambatan Upah

NGANJUK, PING-Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro (Disnakerkop UM) Kabupaten Nganjuk melakukan pembinaan dan pengawasan bersama Pengawas Tenaga Kerja Jatim. Ini dilakukan, setelah Disnakerkop UM mendapat informasi aduan maupun laporan terkait keterlambatan upah yang diterima pekerja di salah satu perusahaan di Kota Bayu.

Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakerkop UM Kabupaten Nganjuk Suwanto, SH, MH mengatakan, usai mendapat laporan tersebut, pihaknya bersama pengawas Provinsi Jawa Timur lantas melakukan konfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan, berkaitan dengan kebenaran informasi dan aduan tersebut. Usai konfirmasi tersebut, Suwanto membenarkan bahwa ada salah satu perusahaan di Kecamatan Lengkong yang belum bisa membayar gaji para pekerjanya.

"Akhirnya kami bersama tim pengawas Provinsi Jawa Timur memberikan arahan bahwa gaji harus dibayar tepat waktu. Apabila perusahaan tidak membayar hak pekerjanya tepat waktu, perusahaan akan mendapat denda. Denda tersebut kemudian menjadi hak pekerjanya," terang Suwanto saat ditemui PING di ruang kerjanya, Senin (07/06/2021).

Mengenai status dari hasil pemeriksaan dan pemantauan di perusahaan tersebut, Suwanto menerangkan, dari tim pengawas telah mencukupi kelengkapan bukti bahwa belum dibayarkannya gaji atau upah para pekerja.

Selanjutnya mengenai tahapan pemeriksaan Suwanto menjelaskan dari bukti yang ada, tim nantinya akan mengeluarkan nota pemeriksaan satu. Itu sebagai dampak telat membayarkan gaji bagi pekerjanya. Dan keluarnya nota satu tersebut nantinya harus segera ditindaklanjuti oleh perusahaan. Jika tidak, kata Suwanto, tim pengawas provinsi akan mengeluarkan nota pemeriksaan dua.

"Tidak menutup kemungkinan, jika terus berlarut, akan dikenai sanksi tertulis. Sementara jika tetap tidak diindahkan atau diperhatikan, maka sanksi terberat yang mungkin bisa didapat adalah penghentian operasional perusahaan," tambahnya.

"Kami harap kepada semua perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk untuk memperhatikan gaji atau upah pekerjanya. Hak pekerja harus diutamakan. Jangan sampai telat, dicicil, atau bahkan tidak dibayarkan," tutup Suwanto. (Zak/El)

0 Komentar