Kenali Lebih Dekat Tugas Direktorat Jenderal Bea Cukai

Pengawas, Penegak Hukum, Pelayanan, dan Optimalisasi Penerimaan Negara Bidang Kepabeanan

NGANJUK, PING-Secara garis besar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Selain itu, juga memiliki empat fungsi utama. Yaitu revenue collector atau pengumpulan dana dari pajak, community protector atau perlindungan masyarakat, trade facilitator atau memfasilitasi arus barang, dan industrial assistance mendampingi industri terkait kepabeaan. 

Dengan semakin majunya perkembangan sistem jual beli daring saat ini, DJBC melalui Kantor Bea Cukai Kediri gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait barang kiriman dari luar negeri. Terutama terkait maraknya penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai.

Hal tersebut disampaikan Dikki R. Putra dan Yulia Nur selaku Humas Kantor Bea Cukai Kediri saat menjadi narasumber di 105,3 RSAL FM pada Kamis (20/1/2022). Menurut penuturan Dikki R. Putra, dalam menangani barang kiriman, secara garis besar Bea Cukai memliki dua peran utama. Yaitu revenue collector dan community protector. 

“Revenue Collector, jadi dalam barang kiriman tersebut ada kewajiban untuk menyelesaikan pungutan negara yang melekat pada barang tersebut meliputi bea masuk, pajak serta ijin dari instansi yang terkait. Selain itu, juga sebagai community protector atau perlindungan masyarakat. Barang-barang kiriman dari luar negeri ada begitu banyak ragamnya, jadi tidak menutup kemungkinan barang-barang yang dikirimkan itu termasuk barang berbahaya dan terlarang,” tuturnya pada acara yang dipandu Asti Hanifa tersebut. 

Sementara itu, Yulia Nur menambahkan, ada beberapa ketentuan yang dikenakan saat ada kiriman atau barang masuk dari luar negeri. Salah satunya, barang harus dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai. Tujuannya guna mengetahui, apakah barang tersebut merupakan barang yang masuk dalam kategori larangan, pembatasan atau tidak. 

“Jika barang tersebut merupakan barang larangan, tentu akan dilakukan penegasan oleh petugas Bea Cukai. Selain itu, jika barang tersebut merupakan barang dengan pembatasan petugas akan meminta kepada penerima barang untuk melengkapi izin pemasukan barang-barang tersebut dari instansi yang berwenang atau terkait,” tegasnya. 

Lebih lanjut, Yulia Nur menjelaskan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Sesuai peraturan tersebut, diatur batas pembebasan pungutan bea masuk untuk barang kiriman, yakni USD 3 dollar. 

“Jadi untuk semua barang kiriman yang masuk ke Indonesia intinya akan dikenakan bea masuk. Untuk barang yang nilainya kurang dari USD 3 dollar, hanya dikenakan PPN 10 persen saja. Sedangkan untuk barang kiriman yang nilainya lebih dari USD 3 dollar, akan dikenakan PPN 10 persen dan bea masuk sebesar 7,5 persen,” jelasnya sembari menjelaskan barang tekstil, alas kaki, dan tas dikenakan bea masuk 15 hingga 40 persen, dan juga PPN 10 persen. 

Perlu diketahui, masyarakat dapat mengakses seluruh informasi terkait kepabeanan dan cukai pada kantor Bea Cukai Pusat di nomor 1500225. Atau dapat menghubungi Kantor Bea Cukai Kediri di nomor 081335672009. 

 

BACA JUGA: 

Rokok Ilegal Rugikan Negara? Ini Penjelasan Bea Cukai 

Bea Cukai Sediakan Layanan Pengurusan IMEI Secara Daring 

0 Komentar