judul

Masyarakat Bisa Memberi Tanggapan Secara Langsung Melalui Daring

NGANJUK, PING-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperpanjang konsultasi publik lima Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang menindaklanjuti Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba melalui siaran virtual pada Senin (29/3/2021).

Mira mengungkapkan, langkah tersebut diambil sebagai respon banyaknya permintaan dari para pemangku kepentingan yang  secara aktif memberikan masukan untuk dilakukan perpanjangan dalam beberapa hari kedepan. Awalnya, tenggat batas akhir pada 28 Maret 2021. Kemudian digeser hingga 31 Maret 2021.

Kelima RPM tersebut, dapat diakses oleh berbagai elemen masyarakat melalui situs www.kominfo.go.id . Pada situs tersebut, setiap individu yang berminat memberikan pendapat dapat langsung memberikan tanggapan pada kolom yang telah disediakan. "Mengundang semua pihak untuk memberikan masukan dan tanggapan selama masa konsultasi," kata Mira.

Tingginya antusiasme dari berbagai elemen terhadap RPM tersebut, menandakan masyarakat tersebut mulai terbangun kesadaran. Bahwa perundangan tersebut akan membawa dampak positif dalam mensejahterakan masyarakat di Indonesia.

Animo yang baik itu, akan membuat perudangan tersebut dapat diimplementasikan secara konkret di lapangan. Dengan begitu, dapat dipergunakan sebagai landasan hukum ke depan. "Lima RPM tersebut diharapkan akan segera diundangkan pada tanggal 2 April 2021," pungkas Mira.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Hari Purwanto, ST mengimbau masyarakat, khususnya di Kota Bayu dapat memanfaatkan kesempatan berpartisipasi menyampaikan aspirasinya untuk ikut menyukseskan RPM Kemenkominfo sebelum diundangkan melalui forum komunikasi publik yang diundur hingga batas akhir tanggal 31 Maret 2021. "Forum komunikasi publik ini merupakan niatan baik dari pemerintah melalui Kemenkominfo yang bertujuan mengakomodir aspirasi masyarakat sebagai stakeholder dari RPM tersebut dan tentunya untuk mengantisipasi friksi yang akan terjadi antara masyarakat dan pemerintah bilamana RPM ini sudah diundangkan menjadi suatu peraturan yang harus dijalankan," ujarnya.


5 RPM Kementerian Kominfo: 

1. RPM Kominfo tentang penetapan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor telekomunikasi dan sistem transaksi elektronik; 

2. RPM Kominfo sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2021 tentang Pos dan Telekomunikasi; 

3. RPM Kominfo tentang penyelenggaraan telekomunikasi; 

4. RPM Kominfo tentang penyelenggaraan penyiaran di dalam negeri; 

5. RPM Kominfo tentang penggunaan spektrum frekuensi radio. 

 

Diolah dari sumber: Kemenkominfo 

Rekomendasi

judul.

0 Komentar