Kang Marhaen: Perda RTRW Butuh Penyesuaian

Hadiri Paripurna, dan Setujui Menjadi Rancangan Keputusan Bersama

NGANJUK, PING-Plt Bupati Nganjuk DR. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA menghadiri rapat paripurna yang diselenggarakan DPRD Kabupaten Nganjuk, Kamis (12/08/2021). Agenda rapat paripurna tersebut adalah mendengar laporan Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk tahun 2021-2041.

Dari hasil laporan pansus tersebut, mayoritas fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk menyetujui. Dan akhirnya disepakati, serta ditindaklanjuti menjadi rancangan keputusan bersama. Hal itu menjadi bukti kekompakkan dua lembaga tersebut. Yakni antara eksekutif dan legislatif.


Kang Marhaen tanda tangani 
persetujuan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk terkait Raperda RTRW tahun 2021-2041

"Alhamdulillah, hari ini kita sudah tanda tangan persetujuan bersama yang berkaitan dengan raperda RTRW di Kabupaten Nganjuk tahun 2021-2041," tutur Kang Marhaen usai rapat paripurna.

Dijelaskan Kang Marhaen, penyusunan raperda RTRW ini disusun sejak 15 April 2021. Kemudian disetujui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Tahap selanjutnya adalah diajukan kepada DPRD Kabupaten Nganjuk, untuk dibahas dan dijadikan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas bersama oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk, maupun DPRD Kabupaten Nganjuk.

"Perda RTRW ini, adalah perubahan atas Perda No 2/2021 tentang RTRW. Karena ada beberapa perubahan, maka kita harus menyesuaikan. Salah satunya dengan menyusun ulang perda," tandasnya sambil mengatakan setiap lima tahun sekali Pemkab Nganjuk melakukan peninjauan, guna melihat relevansi perda tersebut.

Lebih lanjut Kang Marhaen menyampaikan, ada lima poin yang menjadi poin substansi penunjang perda RTRW yang baru. Antara lain, instansi vertikal, BPN, organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, asosiasi profesi maupun tokoh masyarakat yang terlibat dalam persetujuan Perda RTRW tersebut.

"Semoga usai ditandatangani persetujuan bersama ini, ke depan raperda ini bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Misalnya fungsi untuk pertanian, ya untuk pertanian. Dan industri, untuk industri. Dan seterusnya," tambah Kang Marhaen.

Sebagai informasi, rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Jianto. Diikuti oleh puluhan anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya, pimpinan OPD Pemkab Nganjuk, maupun tamu undangan secara virtual. (Hs/Ys)

 

Baca Juga :

Rekomendasi

judul.

0 Komentar