judul

Imbau BBWS Brantas Jatim Laksanakan Rapat Tertnggi dengan Kementerian ATR/BPN untuk Appraisal Ulang

NGANJUK, PING-Pemkab Nganjuk terus berusaha mencari titik terang atas polemik permasalahan ganti rugi lahan terdampak proyek pembangunan Bendungan Semantok. Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan warga terdampak pembangunan pada Jum’at (19/03/2021) lalu, Pemkab Nganjuk bergerak cepat langsung berkoordinasi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, pada Selasa (23/03/2021). 

Hadir memimpin koordinasi itu Wakil Bupati Nganjuk, DR. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA. Turut hadir dan mendampingi pihak Pemkab Nganjuk, BPN Nganjuk, Polres Nganjuk, Kodim 0810/Nganjuk, Pemerintah Kecamatan Rejoso, dan BBWS Brantas Jawa Timur. 

Kang Marhaen menyampaikan bahwa kehadiran Pemkab Nganjuk ke Kanwil BPN Jatim adalah  mencari solusi terkait ganti rugi lahan proyek Bendungan Semantok. “Dalam penyelesaian permasalahan terkait ganti rugi lahan pembangunan Semantok, haruslah dicari dimana tersendatnya permasalahan tersebut. Misalnya dari BPN harus koordinasi dengan kementerian untuk appraisal ulang. Maka harus kita selesaikan bersama di kementerian tersebut,” ujarnya. 

Perlu untuk diketahui, proyek pembangunan Bendungan Semantok merupakan salah satu proyek strategis nasional. Kang Marhaen berharap, agar tidak terlalu sering mengadakan rapat yang tidak ada hasil penyelesaiannya. Termasuk, Kanwil BPN Jatim dapat memberi solusi. Agar Pemkab Nganjuk mendapatkan hasil ataupun gambaran ke depan untuk disampaikan kepada masyarakat yang terdampak. “Kita harap NJOP (nilai jual obyek pajak) lama 2014 segera diperbaharui dengan NJOP baru. Dan adanya transparansi agar secepatnya ada solusi terselesaikan. Ini supaya masyarakat kami yang terdampak mendapatkan ganti rugi yang sesuai harapan,” tambahnya. 

Menambahkan penyampaian, Camat Rejoso Johansyah Setiawan menuturkan bahwa masyarakat sangat setuju dan mendukung dengan adanya pembangunan. Namun masyarakat meminta penilaian ganti rugi lahan yang sesuai dengan nilai lahan yang dimiliki, bilamana nantinya digunakan untuk membeli lahan baru sebagai relokasi. “Warga tidak meminta yang muluk-muluk dalam ganti rugi. Namun warga berharap adanya peningkatan yang pantas dan yang layak untuk appraisal lahan dan bangunan milik warga. Pada prinsipnya warga yang terdampak tidak keberatan bilamana membeli lahan baru untuk relokasi,” jelasnya. 

(Rapat koordinasi di ruang pertemuan Kanwil BPN Jatim terkait Appraisal ulang ganti rugi lahan terdampak Bendungan Semantok). 

Mendukung usulan Pemkab Nganjuk, Kepala Kanwil BPN Jatim Ir. H. Jonahar, M. Ec. Dev menyampaikan bahwa sebelumnya, pihaknya telah mengadakan rapat terkait permasalahan Bendungan Semantok ini. Termasuk, mengarahkan apa yang diharapkan masyarakat, yaitu appraisal ulang bagi warga terdampak kepada Menteri ATR/BPN. “Kita akan selalu mendukung dan memberi solusi, agar tidak merugikan masyarakat,” tegasnya. 
 
Sementara itu, terkait pelaksanaan appraisal ulang tersebut, Kepala BBWS Brantas Jatim, Pandu menjelaskan bahwa hal tersebut juga pernah terjadi di balai-balai yang lain. Pihaknya akan meminta petunjuk Perwakilan BPKP Jatim guna memastikan adanya potensi double anggaran dengan adanya appraisal ulang. Termasuk mengajukan legal opinion atau pendapat hukum pada Kejaksaan Tinggi Jatim “Guna mendapatkan dasar dalam pelaksanaan appraisal ulang tersebut,” kata Pandu. 

Sebagai informasi, lahan terdampak pembangunan Bendungan Semantok sebenarnya memiliki hasil bumi yang jika dihitung secara materi memiliki nilai lebih. Hal itu berdasar penilaian tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Namun, karena adanya kesalahan penilaian pada harga awal appraisal dahulu, mengakibatkan nilai ganti rugi tidak sesuai harapan masyarakat terdampak. 

 

Baca juga: Ini Langkah Pemkab Terkait Penyelesaian Ganti Rugi Lahan  Terdampak Proyek Semantok

0 Komentar