Ikuti Prosedur, Pemkab Menang Atas Gugatan di PTUN

Terkait Pengajuan Izin Usaha Mihol yang Tidak Sesuai Regulasi

NGANJUK, PING-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk selaku tergugat berhasil menang dalam proses penanganan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan nomor 10/P/FP/2021/PTUN.SBY. Itu setelah Pemkab Nganjuk mengikuti berbagai rangkaian proses hukum terhadap gugatan Permohonan Fiktif Positif Atas Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Nomor 511/2005/411.303/2017 yang dilayangkan salah satu sub distributor minuman beralkohol (mihol) yang beralamat di Jalan A. Yani, Kelurahan Mangundikaran, Kota Nganjuk, yang juga sebagai penggugat.

Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Pemkab Nganjuk, Samsul Huda, SH, MH menjelaskan, persidangan terhadap perkara tersebut dilaksanakan pada Senin 21 Juni 2021. Agendanya adalah penyampaian putusan, yang dilaksanakan secara E-Court. E-Court sendiri pada PTUN adalah layanan pendaftatan perkara, taksiran biaya panjar perkara maupun pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan secara daring.

Samsul menjelaskan, permohonan atas gugatan tersebut ditolak oleh PTUN. Karena apa yang dilakukan Pemkab Nganjuk, dalam rangka mengurus perizinan mihol adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI). “Sebagai sub distributor telah selesai, dan permohonan dari pemohon ditolak PTUN,” kata Samsul kepada PING, Selasa (22/06/2021).

Lebih lanjut Samsul menjelaskan, proses perizinan telah diatur dan dilaksanakan secara daring melalui Online Single Submission (OSS). Apalagi berkaitan dengan mihol, Samsul menjelaskan, kewenangan pemberian izin usaha perdagangan tersebut ada secara terperinci, dan terpusat pada OSS.

“Kita mengikuti prosedur yang ada landasan hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja. Disebutkan bahwa proses yang berkaitan dengan perizinan mihol sudah terpusat pada OSS, yang merupakan salah satu syarat penyesuaian perizinan berusaha, yang harus dipenuhi,” urai Samsul sambil menyebut hasil dari OSS adalah keluarnya Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Sehingga pada gugatan itu, terbukti bahwa pengajuan dari pemohon ini sudah dikeluarkan dan sudah ada komitmen. Bahwa kewenangan tentang izin mihol yakni pada OSS di pemerintah pusat,” pungkasnya sambil menyebut putusan itu baru pada tingkat pertama, dan jika pemohon tidak melakukan banding putusan tersebut menjadi inkrah. (Ys/Alp)

 

Baca Juga :

 

0 Komentar