Dukung Anak Menerima Informasi yang Layak, ini enam langkah dukungan yang dilakukan Pemkab Nganjuk

Inisiasi Perda hingga Koordinasi untuk Wujudkan Kabupaten Layak Anak

JAKARTA, PING–Perkembangan teknologi membuat informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah. Namun, jika tanpa pengawasan, dapat menimbulkan dampak negatif khususnya bagi anak, mulai dari berita hoaks, kecanduan gawai, terpapar konten pornografi, kejahatan siber hingga kejahatan seksual. Pada saat yang sama, media massa saat ini juga sangat sedikit menampilkan program-program khusus anak, baik di media elektronik seperti TV dan Radio, maupun media online. Demikian pula bacaan khusus anak juga sangat minim.

Menindaklanjuti hal ini, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lenny N. Rosalin mengungkapkan pentingnya penanganan cepat melalui sinergi antara kementerian maupun lembaga bersama pihak lain seperti dunia usaha, media massa, lembaga masyarakat, serta keluarga dan masyarakat luas untuk memastikan anak mendapatkan informasi yang benar-benar mereka butuhkan dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. 

“Misalnya, sebelum kementerian atau lembaga menyampaikan informasi kepada publik, pastikan informasi tersebut layak bagi anak dan ada informasi yang dikhususkan untuk anak. Informasi layak bagi anak berarti informasi yang tidak membahayakan bagi anak, tidak mengandung unsur kekerasan, pornografi, isu SARA, dan lainnya. Kita harus memberikan pemahaman apa saja informasi yang baik, sehingga anak bisa menyaring dan memilah sendiri berbagai informasi yang diterimanya,” jelas Lenny dalam Pertemuan Forum Koordinasi Pemenuhan Hak Anak Atas Informasi Layak Anak yang dilaksanakan secara daring (05/03/2021).

Lenny menambahkan informasi publik perlu dikemas dengan bahasa yang positif, memotivasi dan membangun. Serta turut melibatkan anak. Misalnya Forum Anak atau kelompok anak untuk membantu melakukan pengawasan terhadap informasi publik sesuai tugas dan fungsi masing-masing. 

Sejak 2015, Kemen PPPA telah bersinergi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan Kementerian Agama (Kemenag) dengan melakukan penandatangan Nota Kesepahaman terkait Informasi Layak Anak.

Kemen PPPA juga telah bersinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan media massa untuk terus mengembangkan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagai wadah penyediaan informasi terintegrasi, terdiri informasi, tempat bermain, tempat peningkatan kreativitas, tempat konsultasi yang dibutuhkan anak, dengan pendekatan pelayanan ramah anak. PISA hadir dengan menyediakan layanan seperti perpustakaan, mobil baca, pojok informasi digital, dan pusat informasi. 

Pada acara ini, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemen Kominfo, Wiryanta menuturkan belum masuknya informasi layak anak ke dalam program prioritas nasional menjadi hambatan dan tantangan bagi bangsa ini. Hal tersebut membuat upaya fasilitasi, advokasi, literasi dan sosialisasi terkait informasi layak anak kepada masyarakat menjadi kurang difokuskan, mengingat isu prioritas (seperti stunting, disabilitas, dan lainnya) lebih didahulukan. “Perlu mendorong agar program Informasi Layak Anak menjadi program prioritas nasional untuk memudahkan kita dalam melakukan fasilitasi, advokasi, literasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya anak sebagai generasi emas bangsa ini,” tegas Wiryanta.

6 Langkah Dukungan Pemkab Nganjuk 

Sementara itu, Agus Sugianto, SH selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak dan perlindungan  khusus anak melalui perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). “Di Kabupaten Nganjuk sudah berupaya dan mengintegrasikan kepada lintas sektor yang responsif terhadap  pemenuhan hak anak,” terangnya kepada PING, Rabu (10/03/2021).

Agus mengatakan, pihaknya juga mendukung penuh upaya Kemen PPPA tersebut. Untuk itu, ada sedikitnya enam langkah yang telah dilakukan. Pertama, membentuk Gugus Tugas KLA Kabupaten Nganjuk. Kedua deklarasi pengembangan Kabupaten Nganjuk Layak Anak. Ketiga, Menyusun (Peraturan Bupati) Perbup terhadap RAD KLA Nganjuk. Sedangkan keempat, menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) Nomoro 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Nganjuk. Langkah kelima, terbentuknya Forum Anak Nganjuk. Dan langkah keenam melaksanakan rapat koordinasi (rakor) Gugus Tugas KLA untuk mengoptimalkan perannya.

"Juga berkoordinasi dengan dinkes dan dinas pendidikan untuk menginisiasi Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak. Kami juga menggelar pelatihan konversi Hak Anak kepada SDM pengelola kesehatan dan pendidikan agar memahami hak-hak anak," tukasnya.

Sumber: Kementerian PPPA RI

Rekomendasi

judul.

0 Komentar