judul

Beri Sosialisasi kepada Pedagang tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar dan Timbang

NGANJUK, PING-Banyak masyarakat atau konsumen yang melakukan transaksi pembelian produk dengan satuan ukur tertentu. Misalnya jumlah berat maupun volume. Adanya oknum pedagang yang nakal dengan mempermainkan alat ukur, menjadikan menimbulkan ketidakpercayaan bagi konsumen. Guna mencegah hal itu terjadi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Nganjuk mengadakan kegiatan penyuluhan metrologi legal tera dan tera ulang pada Rabu (31/03/2021).

Tera merupakan tanda uji pada alat ukur. Sementara tera ulang adalah pengujian berkala terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan ukuran yang digunakan dalam perdagangan. Dengan tujuan memastikan akurasi setiap alat UTTP.


Kegiatan itu dibuka oleh Sekretaris Disperindag Kabupaten Nganjuk, Drs. Heru Purnomo. Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa kegiatan itu bertujuan guna mewujudkan Masyarakat Melek Metrologi (3M), dalam rangka pelaksanaan program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Hal itu mengacu pada UU No 02/1981 tentang Metrologi Legal. Serta Peraturan Pemerintah (PP) No 02/1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan Ditera Ulang.

Sehingga, Heru menyimpulkan ada tiga tujuan dari kegiatan tersebut. Antara lain memberi pemahaman kepada pelaku usaha terkait aturan tera, tera ulang dan standarisasi alat UTTP. Kemudian, memberi keadilan bagi konsumen saat UTTP digunakan untuk transaksi. Serta menumbuhkan kepercayaan konsumen.

“Contoh alat ukur yang sering kita temui adalah timbangan. Karena timbangan adalah salah satu alat ukur bagi para pelaku usaha untuk jual beli di masyarakat dengan satuan berat. Maka perlu ada tera ulang agar keseimbangan antara pembeli dan penjual itu sendiri,” ungkapnya mewakili Kepala Disperindag Kabupaten Nganjuk Dra. RR. Heni Rochtanti.

Sebagai informasi, sosialisasi tersebut melibatkan puluhan peserta. Yakni para pedagang Pasar Wage I dan II. Sedangkan narasumbernya adalah dari Disperindag Kabupaten Nganjuk, UPT Perlindungan Konsumen Kediri, Kejaksaan Negeri Nganjuk dan DPRD Kabupaten Nganjuk yang dihadiri R. Bambang Agus Hendro Wibowo selaku Sekretaris Komisi II.

Dalam paparannya, pria yang akrab disapa Pak Bowo ini menyampaikan landasan hukum tera atau tera ulang. Yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 67/2018, yang menyebut dalam sekali setahun alat UTTP wajib dilakukan tera atau tera ulang. “Dengan tera atau tera ulang, semoga dapat meningkatkan kesejahteraan dan melindungi transaksi antara konsumen dan penjual. Selain itu dapat menjadi nilai tambah dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Serta meningkatkan citra dan daya saing pasar tradisional, khususnya dari segi kebenaran pengukuran dalam transaksi perdagangan yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang jujur dan tertib ukur,” tutupnya. (Cy/Nr)

Baca juga :

Rekomendasi

judul.

0 Komentar