Diskominfo Seminarkan Metadata Hasil Bimtek OPD

Efektivitas pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dipengaruhi ketersediaan data yang lengkap dan valid. Sebagai tindak lanjut bimtek yang diselenggarakan pada tanggal 10 s/d 11 November 2020 lalu, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Seminar Pendahuluan Penyusunan Standarisasi Data dan Metadata, Jumat (20/11/2020) di Ruang Rapat Anjuk Ladang.

Farida, narasumber dari PT. Berfikir Revolusioner Indonesia, Surabaya menyampaikan fokus dari seminar ini adalah untuk menyiapkan metadata dari data baku yang nantinya disusun oleh produsen data. Metadata sendiri adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Disampaikannya, beberapa OPD yang telah mengumpulkan data, namun dari data yang telah terkumpulkan ada beberapa data yang belum terstandarisasi. Pihaknya berharap, OPD segera melengkapi dan menstandarisasikan data yang telah ada. Hal ini bertujuan agar memudahkan Pemerintah dalam memetadatakan data-data tersebut.

Baca juga:

Buka Bimtek Metadata, Wabup Kang Marhaen Tekankan 3 Syarat Akurasi Data 

 

Kepala Bidang Statistik dan PIKP Dinas Kominfo Hari Purwanto,ST, menjelaskan bahwa dilaksanakannya seminar ini bertujuan agar dalam penyusunan standarisasi data daerah menghasilkan data yang akurat dan berkualitas serta mudah diakses publik.

“Dimana penyusunan standarisai data ini untuk mendukung pemerintahan yang baik, mulai dari proses penyusunan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan serta mempercepat proses pembaharuan updating dan pencarian data, “ tegas Hari 

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Nganjuk Ir. Satya Hari Soedibjo, MM menyampaikan, bahwa syarat satu data harus mempunyai standarisasi, metada, mudah di bagikan, dan harus mempunyai kode induk agar data yang didapat valid dan bisa dipertanggung jawabkan. “Ini semua agar memudahkan pemerintah dalam membangun data yang telah ditetapkan dengan disiplin, karena proses pembangun data  ini secara berkelanjutan, “ tegasnya. (Hs)

0 Komentar