Dipisah dari Satpol PP, Pemadam Kebakaran Bakal Jadi Dinas

Sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 16 Tahun 2019

Sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) rencananya akan dipisah.

Pemisahan itu dimaksud untuk lebih memaksimalkan peran dan tugas operasi Damkar di Kabupaten Nganjuk, ditambah lagi Nganjuk mempunyai Kawasan Industri Nganjuk (KING). Hal ini menjadikan insan Damkar garda terdepan dalam penyelamatan dan penanganan kebakaran.

Kepala Satpol-PP Kabupaten Nganjuk  Drs. Abdul Wakid, MM mengatakan rencana pemisahan Damkar dengan Satpol-PP itu, disampaikan oleh Mendagri ketika perayaan HUT Damkar pada tanggal 01 Maret 2019 lalu di Bantul Daerah Istimewa Yogjakarta (D.I.Y).

“Dalam acara tersebut disampaikan bahwa sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 16 Tahun 2019, tentang struktur organisasi Damkar yang tertulis bahwa maksimal setahun kabupaten/kota harus mendirikan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan,“ terang Kasatpol-PP Abdul Wakid.

Menyikapi hal tersebut Abdul Wakid, sigap menindaklanjuti intruksi dan membuatkan draf struktur organisasi pemadam kebakaran termasuk tupoksinya untuk dilaporkan dan kirim ke organisasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Menurutnya, usulan tersebuat sudah dilakukan diskusi pembahasan bersama dengan Komisi 1 atau Pansus DPRD yang menangani masalah struktur organisasi. “Dan Alhamdulillah, akhirnya pada tanggal 30 Desember 2020 kemarin itu sudah di dok, dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Nganjuk  akan direalisasikan,” tegas Abdul Wakid.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu berstatus tipe C. Dengan jabatan satu Kepala Dinas Kebakaran diisi eselonnya 2 B, kemudian Sekretaris Dinas (Sekdin) diisi oleh esselon 3B ditambah dengan 2 Kepala Bidang (Kabid) dengan eselon 3 B. “ Masing-masing pejabat esselon 3B mempunyai 2 Kepala Seksi (Kasie), dimana jabatan tersebut diisi oleh Esselon 4A, “ pungkasnya.

Lebih lanjut Abdul Wakid menjelaskan, untuk persiapannya masih menunggu informasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut karena belum di Perbupkan, meski sudah disahkan akan tetapi untuk memperkuat bukti harus menunggu Perbup keluar. Oleh karena itu, untuk sementara Damkar masih gabung dengan Satpol PP.

“Mungkin pada akhir tahun 2021 ini akan direalisasikan, akan tetapi penataan untuk mengarah ke pelaksanaannya rencana di tahun 2022. Karena sementara ini kegiatan masih ikut di Satpol PP termasuk penganggarannya juga, “ tambah Abdul Wakid

Untuk personil di UPT Pemadam Kebakaran, Abdul Wakid mengatakan bahwa sampai saat ini personil yang ada sebanyak 40 orang, terdiri dari 4 orang ASN dan 36 THL.

Dengan keberadan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Nganjuk ini, diharapkan membuat nyaman para investor datang ke Nganjuk untuk mendirikan pabrik. Sehingga jika terjadi permasalahan kebakaran bisa teratasi dengan cepat. (Hs/Ys

0 Komentar