Dinsos PPPA Terus Maksimalkan Peran KLA di Kota Bayu

Upaya Implementasi UU No 35/2014 dengan Rutin Koordinasi Lintas Sektor

NGANJUK, PING-Sebagai pengampu Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kota Bayu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk rutin melakukan berbagai upaya agar program tersebut berjalan sukses. Salah satu upayanya adalah rutin diadakannya rapat koordinasi (rakor) lintas sektor, dan pihak terkait atas terselenggaranya KLA.

Agus Sugianto, SH selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk menjelaskan, KLA berpayung hukum atas Undang-Undang (UU) Nomor 35/2014 tentang Perubahan UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana, pada Pasal 21 disebutkan bahwa setiap pemerintah wajib untuk mewujudkan KLA.

Baca juga: Cegah Perkawinan Anak, Ini Upaya Pemkab Nganjuk

Agus menyebut, ada 31 indikator dan ukuran KLA yang kemudian dibagi menjadi enam klaster. Hal tersebut yang menjadi dasar untuk mencapai KLA dengan melibatkan peran serta dari berbagai pihak. "Peran seluruh perangkat daerah yang terkait dalam indikator tersebut sangat penting untuk tercapainya KLA," urai Agus sambil menyebut evaluasi nasional KLA rutin diselenggarakan setiap tahunnya.

Adapun predikat KLA di Kabupaten Nganjuk, Agus mengatakan, selama dua tahun ini masih berpredikat Pratama. Dimana, masih ada beberapa hak anaknyang belum terkoordinasikan dan terproses. "Untuk itu kami upayakan untuk menyolidkan KLA di Kabupaten Nganjuk," lanjut Agus saat temui PING di ruang kerjanya, Selasa (29/06/2021).

Guna mewujudkan kenaikan predikat itu, Agus mengatakan, Kabupaten Nganjuk telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) lima tahunan. Kemudian membentuk Gugus Tugas KLA. Serta terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 05/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01/2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. "Jadi secara regulasi sudah memiliki semuanya. Dan layak untuk memperoleh predikat lebih tinggi," imbuh Agus.

Baca juga: Ini Pesan PUSPAGA bagi Orang Tua Tentang Mendidik Karakter Anak pada Masa Pandemi

Peran Gugus Tugas KLA tersebut, juga tertuang dalam Surat Keterangan (SK) Bupati. Yakni untuk memenuhi hak anak sesuai dengan indikator dan tugas pokok. Peran gugus tugas berada pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk. Sedangkan Dinsos PPPA adalah sekretaris, yang bertugas menghimpun berbagai data terkait pemenuhan hak anak. 

"Setiap tahun kita mengadakan dua kali rapat. Yang pertama untuk mengulas hasil KLA tahun sebelumnya. Dan yang kedua untuk persiapan menghadapi evaluasi tahun berikutnya. Dan kami sampaikan, anak adalah tanggung jawab semua pihak. Baik pemerintah, lembaga, masyarakat, orang tua maupun dunia usaha," pungkas Agus sambil berharap peran perangkat daerah yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA semakin maksimal.
 

(Bay/Cy)

0 Komentar