judul

Bersama Tenaga Ahli Pendamping Desa lakukan pemutakhiran IDM di seluruh desa

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) 2022 yang akan disusun Juni 2021, akan menerapkan pembangunan berkelanjutan tingkat desa atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. SDGs Desa menggunakan data Indeks Desa membangun (IDM). Dinas PMD dan Tenaga Ahli Pendamping Desa tengah memproses pemutakhiran IDM.

IDM menjadi alat ukur untuk menentukan status perkembangan desa di Indonesia. Selain itu, juga sebagai rujukan dalam menyusun program pengentasan desa tertinggal. IDM digunakan Kementerian Keuangan untuk menentukan jumlah alokasi dana desa setiap tahunnya. 

Penjelasan itu disampaikan Suparman selaku Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA P3MD) Kabupaten Nganjuk kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan se-Nganjuk, saat rakor pemutakhiran data IDM tahun 2021 berbasis SDGs Desa, di Aula Dinas PMD, pada Jum’at (19/03/2021).

Lebih lanjut, Suparman mengatakan pemutakhiran data IDM tahun ini berbeda. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerapkan pembangunan desa berbasis SDGs Desa. 

Sedangkan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa merupakan pemutakhiran data IDM yang lebih detil. Ini menghasilkan informasi lebih banyak dan terperinci. Untuk itu, pada proses perbaikannya, ada pendalaman data hingga pada levet RT, keluarga dan warga.

Pemutakhiran data IDM merujuk pada Peraturan Menteri Desa (Permendesa) No 21/2020 tentang Pokja Relawan Pendataan Desa. Dalam pelaksanaannya dibentuk Pokja dengan kepala desa sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab dalam pembangunan desa; sekretaris desa sebagai ketua; dan kasi pemerintahan desa sebagai sekretaris. Sedangkan anggotanya terdiri dari perangkat desa, RT, RW, karang taruna, PKK, serta unsur masyarakat lain yang bersedia menjadi tim relawan pendata. Sedangkan mitra berasal dari unsur pendamping desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta mahasiswa yang berada di desa.

Kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan, Suparman meminta desa segera membentuk pokja Relawan Pendataan Desa. Targetnya, awal April 2021, pokja Relawan Pendataan Desa telah melakukan pendataan. “Sesuai dengan perencanaan desa. Bulan Juli sudah menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa. Jadi harapannya bulan Mei sudah selesai, baru desa dapat membuat rekomendasi perencanaan pembangunan desa dari data yang real yang ada di desa,” tutur Suparman.

Farida selaku TA P3MD Bidang Perencanaan Pembangunan menambahkan, untuk mengetahui keseluruhan hasil pemutakhiran data SDGs Desa, dapat melihat rangkumannya pada Sistem Informasi Desa (SID) dengan alamat https://sid.kemendesa.go.id/. SID sendiri merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data di desa. “SID berfungsinya sebagai administrasi kependudukan, perencanaan, pengelolaan anggaran desa,  layanan publik, dan lain sebagainya. Bisa melihat semuanya,” imbuh wanita berjilbab biru itu saat ditemui PING di sela rakor.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Haris Jatmiko, S.Pd, M.Si berharap dengan SDGs ini penentuan arah kebijakan desa sudah bisa lebih kongkrit, karena beradasarkan data yang sudah ada. Pendataan ini juga untuk menentukan perencanaan pembangunan pada tahun 2022. “Data ini sangat diperlukan sekali, dan saya minta data yang real yang ada di desa,” terang mantan Camat Sukomoro tersebut. 

Ditanya terkait anggaran, Haris menjelaskan sesuai dengan Permendes No  21/2020, seluruh proses pendataan SDGs Desa didanai oleh dana desa. Dan dapat diperluas dengan sumber-sumber pendanaan yang sah. “Anggaran menyesuaikan kondisi masing-masing desa,” katanya sambil mengingatkan pemerintah desa untuk tidak mengubah-ubah anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang saat ini telah ditetapkan dan mempedomani Peraturan Bupati (Perbup) No. 57/2018 serta peraturan kepala desa (perkades).

Baca juga:

0 Komentar