Dinas Kominfo Dukung Upaya Satu Data Indonesia Di Kabupaten Nganjuk

Adakan Diskusi Bersama Badan Pusat Statistik Terkait Draft Dinamis Data Daerah

NGANJUK, PING-Pemerintah mencanangkan penyelenggaraan Satu Data Indonesia, guna mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses. Sebagai tindak lanjut program tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Nganjuk mengadakan forum diskusi bersama Badann Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk, Kamis (22/04/2021). Diskusi itu membahas tentang draft data dinamis daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2021.

Bertempat di Ruang Anjuk Ladang Pemkab Nganjuk, forum diskusi dipimpin oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Slamet Basuki, AP. Diskusi turut dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Ir. Hendro Djoko Soedarsono, M.Si. Kemudian, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Jusuf Satrio Wibowo, SP, MT. Serta Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Pemkab Nganjuk Drs. Sarwo Widodo, Kabid Pendataan dan Pelaporan Perencanaan Bappeda Kabupaten Nganjuk Nono Agung Prastowo, serta Kabid Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Hari Purwanto, ST. Sedangkan dari BPS Kabupaten Nganjuk, dihadiri oleh Pratikno Hismaderi, Ari Suprapto dan Wafa.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Slamet Basuki memberi gambaran tentang manajemen Satu Data Indonesia yang akan diterapkan di Kota Bayu. Menurutnya, perangkat daerah adalah produsen data sesuai dengan urusan yang diampu. Seperti yang telah dijelaskan dalam peraturan bupati (perbup), bahwa setiap unit kerja menjadi unit data.

Pemkab Nganjuk sendiri telah melakukan pemetaan dan sudah ada data yang harus diperbarui. Rencananya, konsep data tersebut akan diperbarui setiap bulan oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Kemudian, diverifikasi oleh wali data, dan wali data pendukung atau Dinas Kominfo maupun Bappeda. “Kemduian dipublikasi yang masuk ke dalam aplikasi dashboard Satu Data lokal,” kata pria dengan sapaan Slambas ini.

Lebih jauh Slambas menngatakan, aplikasi yang akan dibentuk ini dapat mendeteksi secara otomtatis organisasi perangkat daerah (OPD) maupun pemerintah desa atau kelurahan yang melampaui tenggat bulan perbaruan data. Sehingga sekretariat Meta Data Kabupaten Nganjuk akan memiliki data OPD maupun pemerintah desa dan kelurahaan yang tidak melakukan update data. “Jadi nanti setiap bulan tim data itu akan melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan  kemudian setiap tiga bulan kita akan memproduksi data dinamis daerah yang bermitra dengan BPS,” jelas Slambas.

Hal tersebut disambut baik oleh BPS Kabupaten Nganjuk. Pratikno Hismaderi mengatakan bahwa data harus sama dari semua level. Sehingga untuk pengambilan kebijakan datanya sudah sinkron atau sama.


“Dari BPS sendiri bahwa setiap tiga bulan sekali rilis dalam bentuk berita resmi statistic. Seperti contohnya data pertumbuhan ekonomi di Nganjuk tahun 2020, dan ini data sudah disinkronkan secara nasional dan rekonsiliasi dari tingkat kabupaten, provinsi sampai dengan nasional,” jelas Pratikno sambil menyebut ke depan BPS akan bersinergi bersama Dinas Kominfo untuk membuat format yang lebih detail terkait data secara berkala. 

Perlu untuk diketahui, tujuan dari Meta Data adalah membentuk sebuah bank data yang terinegrasi secara nasional mengenai perkembangan daerah di seluruh Indonesia. Begitu pula dengan Kabupaten Nganjuk. Untuk itu diperlukan sinergitas antara Pemkab Nganjuk dengan masyarakat. Meta Data dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan yang diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (YS,AE)

0 Komentar