Cegah Perkawinan Anak, Ini Upaya Pemkab Nganjuk

Teken Nota Kesepahaman dengan Pihak Terkait

NGANJUK, PING-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk berupaya mencegah tingginya angka perkawinan anak. Melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), Pemkab Nganjuk mengadakan penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai pihak di Pengadilan Agama Nganjuk, Senin (28/06/2021).

Penandatanganan dilakukan antara Kepala Dinsos PPPA Nafhan Tohawi, SH, MH dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Nganjuk Dra Widyasti Sidhartini, M.Si, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Drs H Ahmad Fanani, MH dan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Nganjuk yang diwakili oleh H. Imam Mujaib, M.HI.

Pada penandatanganan, turut disaksikan oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra) Pemkab Nganjuk, Samsul Huda, SH, MH. Serta perwakilan dari Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) Bojonegoro.

Dalam sambutannya, Samsul Huda menjelaskan, penandatanganan itu sebagai upaya mencegah perkawinan anak. Sekaligus perwujudan komitmen dari berbagai elemen tersebut. Apalagi diatur dalam Undang-Undang (UU) No 35/2014 tentang Perubahan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. “Termasuk di dalamnya program Dinsos PPPA untuk melindungi kekerasan seksusal, ekonomi, psikis maupun fisik,” terang Samsul.

“Mudah-mudahan di dalam mewujudkan komitmen ini bisa sebagai tolak ukur dalam rangka keberhasilan mencegah perkawinan anak di Kabupaten Nganjuk,” lanjutnya. 

Sementara itu, Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk Nafhan Tohawi, SH, MH menyampaikan terima kasih atas fasilitas yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk. “Kami juga mengucapkan terima kasih, apresiasi, karena telah mendukung kegiatan ini. Kami berharap semoga ke depan kita bisa berkolaborasi kepada program dan kegiatan. Khususnya dalam pencegahan perkawinan dini, serta bisa ditekankan semaksimal mungkin,” tutup mantan Camat Prambon tersebut. (Cy/Cs)

Baca Juga : 

 

0 Komentar