Cegah Korupsi, Pemkab Nganjuk Dan KPK Lakukan Evaluasi Skor MCP

Korsupgah KPK beri rekomendasi pencegahan korupsi

Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama seluruh Pemerintah Daerah termasuk Pemkab Nganjuk.

Salah satunya, Pemkab Nganjuk bersama KPK menggelar evaluasi capaian Monitoring Centre For Prevention (MCP) yakni kinerja pencegahan korupsi, Rabu 17 November 2021, di Ruang Rapat Roro Kuning Pemkab Nganjuk.

Kegiatan dipimpin Plt. Bupati Nganjuk DR. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA bersama Kasatgas Pencegahan Direktorat III KPK-RI, Edi Suryanto dan dihadiri Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah serta perangkat daerah terkait.

Dalam arahannya, Kang Marhaen Plt Bupati Nganjuk, meminta capaian skor MCP Nganjuk ditingkatkan. 

"Saat ini, skor 58%. Saya minta ditingkatkan menjadi minimal 90%", tegasnya sembari mengonfirmasi kesiapan perangkat daerah. 

Pria yang dikenal merakyat itu lantas mengingatkan kepada seluruh jajaran Pemkab Nganjuk untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas dan mematuhi peraturan. "Agar kita semua selamat"! Harapnya. 

Skor MCP Kabupaten Nganjuk

Capaian skor MCP Kabupaten Nganjuk per November 2021 sebesar 58%, dengan rincian parameter perencanaan dan penganggaran APBD 55,4%, pengadaan barang dan jasa 49,1%, perizinan 70%, pengawasan 55%, manajemen ASN 64,3%, optimalisasi pajak daerah 73,2%, manajemen aset 40,5%, dan tata kelola keuangan desa 64,6%.

Skor MCP Kabupaten Nganjuk mendekati rata-rata skor Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebesar 60. Sementara, skor Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 67%.

"Skor MCP bukan ukuran. Skor tinggi bukan berarti tidak akan korupsi. Tapi menggambarkan adanya upaya sungguh-sungguh pencegahan korupsi", terang Edi Suryanto, Kasatgas Pencegahan Direktorat III KPK-RI. "Tapi, skor MCP rendah mengindikasikan peluang terjadi korupsi", tambahnya. 
(Indikasi. Skor MCP Nganjuk ditargetkan naik. Skor tinggi mengindikasikan kesungguhan upaya pencegahan korupsi)

Perangkat Daerah Diminta Aktif

Edi meminta keterlibatan seluruh Perangkat Daerah karena aspek pencegahan korupsi yang memerlukan peran aktif Perangkat Daerah. 

"Saya harapkan, sekurang-kurangnya eselon III Sekretaris OPD dan Kepala Bidang harus dilibatkan", tegasnya. Dia mencontohkan, pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP), meskipun yang menangani indikator ini adalah Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UK PBJ) namun pengisian RUP kedalam aplikasi SIRUP menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah.

Pria kelahiran Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang itu meminta Inspektorat untuk memberikan pedoman MCP KPK kepada seluruh perangkat daerah. "Agar dibaca, dipahami dan dilaksanakan", terangnya.

Tak hanya itu, Edi lantas meminta dihadirkan perangkat daerah yang akan difasilitasi langsung seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian

Rekomendasi Prioritas Pencegahan

Aspek pengadaan barang dan jasa menjadi prioritas kesatu pencegahan. Pada sektor ini, Korsupgah KPK merekomendasikan pada Tahun Anggaran 2022, RUP ditayangkan paling lambat Januari 2022. Perangkat Daerah yang terlambat agar dikenai sanksi. Selain itu, Korsupgah memfasilitasi perangkat daerah yang terdapat kegiatan dengan metode Penunjukan Langsung (PL) guna mencegah adanya tindakan yang berpotensi merugikan negara. 

Prioritas kedua pada aspek perijinan daerah. Upaya yang akan dilakukan diantaranya menyelesaikan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) pada 2 Kecamatan di 2021 dan 6 Kecamatan di 2022. Selanjutnya, RDTR akan diintegrasikan dengan sistem perijinan OSS. Ini akan memberi kepastian dalam proses perijinan. 

Prioritas ketiga terdapat pada aspek manajemen ASN. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tengah menyiapkan rancangan Peraturan Bupati yang mengatur proses pengisian jabatan serta mutasi promosi. Disamping itu, ketentuan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) juga diperbaiki dengan memperhitungkan kepatuhan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sementara itu, Korsupgah KPK merekomendasikan untuk implementasi merit sistem dalam proses promosi PNS serta implementasi sistem manajemen ASN yang difasilitasi KASN, BKN, dan KEMENPAN-RB. 

Sektor pendapatan daerah menjadi prioritas keempat. Korsupgah KPK merekomendasikan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mengatur Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan dengan memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat pada kawasan perdesaan. Namun, untuk kawasan perkotaan khususnya lingkungan perkantoran, bisnis, industri NJOP dapat ditetapkan sesuai perhitungan yang telah diperbarui pada tahun 2020. 

Dana Desa (DD) yang dikelola 264 Desa di Nganjuk mendapat prioritas perhatian kelima. Korsupgah KPK merekomendasikan kepada Dinas PMD untuk memerintahkan Kepala Desa mempercepat publikasi DD. Selain itu, Dinas PMD diminta membuat pemetaan desa-desa yang tidak tertib pengelolaan keuangan desa untuk menjadi prioritas audit oleh Inspektorat Daerah. Pemetaan berdasarkan parameter tertib administrasi, tertib pertanggungjawaban keuangan, realisasi fisik, laporan pengaduan. Selain itu, Korsupgah KPK mendorong penertiban pengelolaan aset desa. 

Prioritas keenam, upaya pencegahan korupsi dengan fokus pengelolaan aset daerah. Korsupgah KPK memberi solusi beberapa permasalahan aset. Antara lain, Pemkab Nganjuk diminta tidak ragu dan segera melakukan pensertifikatan aset tanah daerah, sepanjang tanah aset tersebut telah masuk inventarisasi daerah serta senyatanya dalam penguasaan dan penggunaan oleh Pemkab. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) didorong bekerjasama dengan Bapenda, BPN serta Lurah untuk mempercepat sertifikasi tanah aset Pemkab.

Baca juga:
Inspektorat Permudah Pengaduan Masyarakat dengan Dumas Online
Hebat! Pemkab Nganjuk Terima Opini WTP Lima Kali Beruntun
Pemkab Nganjuk Dukung Upaya Pemberantasan Korupsi

0 Komentar