Bupati Nganjuk Perintahkan Pelabelan Seluruh Rumah Penerima PKH, Bila Menolak Diminta Mundur

Bupati Nganjuk H. Novi Rahman Hidhayat, S.Sos., M.M., mengambil langkah tegas mengatasi salah sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal itu dilakukan dengan pemberian label keluarga miskin penerima PKH di dinding rumah warga.

Dalam siaran pers-nya Rabu 31 Juli 2019, Bupati Novi menegaskan, jika ada penerima PKH menolak pelabelan di dinding rumahnya karena gengsi atau malu, maka dipersilahkan mengundurkan diri sebagai penerima, karena mungkin sebenarnya sudah mampu.

Menurut Mas Novi, sapaan akrab Bupati Nganjuk, pihaknya juga telah meminta para pendamping PKH untuk melakukan verifikasi ulang penerima PKH. Apabila ternyata kondisi penerima PKH dirasa sudah mampu, maka bisa diminta mengundurkan diri sebagai penerima bantuan.

Memang, diakui Mas Novi, pemberian label keluarga miskin penerima PKH juga sebagai sarana kontrol masyarakat. Di mana warga bisa melapor jika ada penerima PKH di desanya yang ternyata sudah mampu. Dengan demikian, pemberian bantuan PKH bisa dihentikan.

Untuk wilayah Kabupaten Nganjuk sendiri jumlah penerima bantuan PKH mencapai sekitar 53 ribu keluarga miskin. Dan ditargetkan penerima bantuan PKH setiap tahun mengalami penurunan sekitar 5 ribu keluarga. Hal itu bisa menjadi indikasi pencapaian pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk, ” tambah Mas Novi.

Pihaknya berharap, dengan semakin menurun jumlah penerima PKH maka akan diikuti oleh penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk.

Sementara ini, tindakan pelabelan rumah keluarga miskin penerima PKH sudah diawali oleh Bupati Novi bersama Wakil Bupati Marhaen Djumadi, saat berkunjung ke Desa Bendolo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, pada 17 Juli 2019 lalu.

Nantinya, pelabelan rumah keluarga miskin akan dilanjutkan ke desa-desa lainnya, hingga seluruh rumah keluarga miskin penerima diberi label semuanya.

Bagi warga miskin penerima PKH di Kabupaten Nganjuk  tidak boleh menolak pelabelan itu. (Hs-Ys/Diskominfo)

1 Komentar

Pudjianto

Sayangnya pengambilan data dilimpahkan ke kader desa/kelurahan sedangkan petugas pendamping hanya duduk² di belakang meja menunggu setoran data dr kader tanpa di olah. Lebih parahnya SDM para kader asal²an dan cenderung mementingkan pribadi/kelompoknya. Mudah²an kedepan bisa dibenahi.