BUMDesa, Badan Hukum Penguat Kemandirian Ekonomi Desa

BUMDesa Dapat Mengakses Permodalan Untuk Pengembangan Usaha

Dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah disebutkan bahwa kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan hukum. Status sebagai badan hukum membuat peran BUM Desa semakin penting antara lain sebagai konsolidator produk atau jasa, produsen berbagai kebutuhan, dan inkubator usaha masyarakat.

Sebagai salah satu peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 ini memperkuat kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum milik desa yang dapat mengembangkan unit usahanya, sehingga keberadaannya dapat menciptakan dan meningkatkan tingkat kemandirian perekonomian desa.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa ini menyebutkan bahwa BUM Desa terdiri atas BUM Desa dan BUM Desa bersama. Lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 7, BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan desa. Sedangkan BUMDesa bersama didirikan oleh 2 (dua) desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa serta tidak terikat pada batas wilayah administratif.

Disebutkan dalam Pasal 8, BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Unit usaha ini memiliki fungsi strategis, serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum. Sebagian modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.

Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama mendapatkan keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan. Unit usaha ini bisa mengelola sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat.

Selain itu juga melakukan kegiatan indsutri pengolahan berbasis sumber daya lokal, jaringan distribusi dan perdagangan, layanan jasa keuangan, pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan pemukiman. Unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama juga bisa menjadi perantara barang atau jasa termasuk distribusi dan keagenan, serta kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Dalam peraturan ini juga dibahas mengenai pinjaman untuk pengembangan usaha. Pinjaman BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilakukan kepada Lembaga Keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lain dengan ketentuan antara lain pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pelaksana Operasional BUM Desa/BUM Desa bersama memegang jabatan selama lima tahun, dan dapat diangkat kembali sebanyak dua kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, menghindai konflik kepentingan.

Pelaksana Operasional ini salah satunya berwenang melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, setelah mendapatkan persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDes. 

0 Komentar