Buka Bimtek Metadata, Wabup Kang Marhaen Tekankan 3 Syarat Akurasi Data

Bagi Pemerintah Daerah, data  memiliki fungsi  yang sangat strategis yakni sebagai dasar suatu perencanaan dan membuat keputusan, serta sebagai alat pengendali dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan.

Hanya saja, seringkali ditemukan  data yang disajikan  ke publik khususnya dalam  pembangunan baik nasional maupun  daerah, terdiri dari banyak versi  dari berbagai sumber. Untuk menghindari adanya perbedaan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Standarisasi Data dan Metadata.

Kegiatan yang diikuti oleh Sekretaris dan Administrator Tim Pengelola Data Perangkat Daerah dari seluruh OPD dilingkungan Pemkab Nganjuk ini, digelar selama dua hari, hari Senin (09/11/2020) di Ruang Rapat Anjuk Ladang dan hari Selasa (10/11/2020) di Ruang Aula Dinas PUPR.

Baca juga:
Diskominfo Seminarkan Metadata Hasil Bimtek OPD


Dalam laporannya, Kepala Dinas Kominfo Nganjuk Slamet Basuki, AP  menyampaikan bahwa kegiatan bimtek metadata ini berdasarkan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang bertujuan untuk standarisasi dan penyusunan metadata Kabupaten Nganjuk dalam lingkup Satu Data Indonesia.

“Untuk capaian tahap Pembangunan Data sampai dengan 6 November 2020, Jumlah OPD yang telah membentuk Tim Data OPD berdasarkan SK OPD = 47 OPD (dari 50 OPD) sedangkan Jumlah OPD yang telah menyusun pemetaan data OPD = 23 OPD (dari 26 OPD), “ tegas Slamet Basuki, Kepala Dinas Kominfo Nganjuk.

Lebih lanjut Slamet Basuki menambahkan bahwa langkah selanjutnya untuk menyelesaikan penyusunan data bisa dilakukan dengan Penyusunan standar dan metadata, pembuatan aplikasi dasboard data terintegrasi, dan Survey data daerah di 20 (duapuluh) Kelurahan di Kabupaten Nganjuk

Pada sambutan pengarahan, Wakil Bupati Nganjuk Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE,SH,MH,MBA menyampaikan bahwa penyusunan standarisasi data dan metadata ini bertujuan agar memudahkan pemerintah daerah maupun pusat dalam mengambil kebijakan terkait pemetaan data.

“Hal ini sesuai dengan Perpres No. 39 Tahun 2019 yang  berkaitan dengan Satu Data Indonesia. Maka diharapkan dengan adanya satu data ini, bisa dijadikan rekomendasi pemerintah dalam  penggunaan akurasi data sebagai  sarana informasi, “ terang Kang Marhaen, sapan akrab Wakil Bupati Nganjuk.

Menurut Kang marhaen , akurasi data ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan dengan berpedoman 3 syarat, yaitu dengan standarisasi data yang valid, aplikasi data yang terintegrasi, dan  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kang Marhaen berharap kepada seluruh OPD, agar OPD bisa mengikuti setiap tahapan pembangunan data yang telah ditetapkan oleh Walidata dan Walidata Pendukung dengan disiplin karena proses membangun data merupakan upaya yang berkelanjutan.

0 Komentar